Senin, Mei 12, 2008

Buang Pening ke Penang

Oleh FAKHRURRADZIE GADE
ACEHKINI Writer

Fitria Hayati kerap sulit bernafas. Setiap kali menghirup udara, mahasiswi semester pertama Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini sering merasakan sakit di dada. Kondisi kesehatannya terus menyusut. Awal Desember 2007 lalu, keluarganya memboyong Fitria ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sana, anak pasangan Zainal Abidin Latief dan Halimah ditangani dokter spesialis saraf. Tak lama, Fitria berpindah tangan ke dokter penyakit dalam.

Setelah dirontgen, dokter memvonis ia menderita TBC, batuk mematikan. Tak lupa sang dokter menulis deretan resep obat yang harus diminum. Dirawat beberapa hari, keluarganya memilih memulangkan Fitria. Padahal, kondisinya belum membaik. Dokter menganjurkan Fitria dibawa ke sebuah rumah sakit di Medan, Sumatra Utara. “Dokter juga melarang adik saya dibawa ke rumah sakit di Pulau Pinang, Malaysia,” ungkap Mukhtar, abang ipar Fitria, kepada ACEHKINI.Beberapa hari di rumah, sakit Fitria kembali kambuh. Kali ini, ia diboyong ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin. Setelah diperiksa, dokter mengabarkan ada cairan di paru-paru yang mengganggu pernafasan. Diagnosa dokter spesialis di Harapan Bunda melenceng jauh. Cairan yang ada di sekitar paru-paru pun disedot melalui pembedahan kecil. Ada 500 mililiter cairan dikeluarkan dari tubuh warga Perumnas Jeulingke, Banda Aceh, ini.

Kendati cairan sudah disedot, dokter menganjurkan Fitria mengonsumsi obat TBC. Hasilnya? Badannya menguning. Rupanya, itu pengaruh obat. Tapi, dokter bilang Fitria terserang penyakit kuning atau hepatitis. Tak kunjung sembuh, hari ke-20 di RSUZA, ia dipulangkan ke rumah.

Sesampai di rumah, Fitria kembali mengeluh sakit yang sama. Lelah berobat di Aceh, keluarga akhirnya memilih memboyong dara ini ke Rumah Sakit Lam Wah EE, Pulau Pinang, Malaysia, awal Januari silam. Diagnosa dokter Malaysia berbalik 180 derajat dengan hasil diagnosa dokter spesialis di Banda Aceh. “Adik saya ternyata menderita tumor paru-paru,” ujar Mukhtar.

Dokter menganjurkan pasien menjalani operasi pengangkatan tumor secepatnya. Biaya yang dibutuhkan mencapai 12.000 ringgit atau setara Rp 35 juta. “Saat itu kami bingung harus apa, karena belum ada uang. Tapi dokter bilang, pasien dioperasi saja dulu, uang bisa menyusul,” lanjut Mukhtar. Usai operasi, dokter berhasil mengangkat tumor seberat 443 gram.

Kini, Fitria sudah mulai normal. Berat badannya kembali beranjak naik. Namun, ia masih harus bolak-balik Penang-Aceh untuk sekadar cek kesehatan rutin pascaoperasi.

Fitria sedikit beruntung: punya kesempatan memilih rumah sakit. Tapi bagi Aulia Andra (13 bulan), Darwis Tarmizi, dan Nurjannah (8 tahun), bisa berobat ke rumah sakit saja adalah mukjizat. Aulia Andra, balita asal Desa Meunasah Baro, Seulimum, Aceh Besar, terpaksa harus meringis kesakitan di pembaringan dalam bangsal Mickey RSUZA.

Nasib lebih tragis menimpa Darwis Tarmizi, balita asal Indrapuri. Setelah lebih sebulan dirawat di rumah sakit plat merah ini, keluarga memulangkan Darwis. Gara-garanya, sang ayah sudah tak kuasa lagi menanggung biaya hidup istri, dan kedua orangtuanya yang menjaga Darwis. Sayang, setelah beberapa hari di rumah, Darwis yang dirawat dengan menggunakan asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) menghembuskan nafas terakhir.

***

Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin masih menjadi masalah di Aceh. Tak jarang, pasien yang berobat dengan Askeskin mendapat pelayanan buruk dari rumah sakit. Sri Wahyuni, misalnya. Warga Desa Alue Awe, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, ini memendam kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. Pasalnya, buah hatinya yang baru berusia empat bulan harus meregang nyawa saat sedang dirawat. Pada 21 Januari 2008, Andriansyah, nama anaknya, diboyong ke RSU Cut Meutia, Aceh Utara, karena demam, susah buang air besar dan sulit bernafas.

Andriansyah, berusia empat bulan, merupakan anak pasangan Sri Wahyuni dan Suhendra. Keluarga muda ini tergolong miskin. Untuk mengobati anak semata wayang, mereka harus bermodalkan rekomendasi dari Komite Peralihan Aceh. Menurut Sri Wahyuni, sejak dirawat di ruang Seulanga IV, Andriansyah kurang mendapat perawatan paramedis. Sri Wahyuni kerap bersitegang dengan perawat saat menyampaikan keluhan anaknya. Bahkan, perawat pernah menyuruh agar Andriansyah dikompres saja untuk mengurangi demam.

Buruknya pelayanan membuat Sri Wahyuni berusaha memindahkan perawatan anaknya. Tapi upaya itu sia-sia, karena perawat mengancamnya. “Kalau pindah, semua biaya obat dari hari pertama masuk harus dibayar semua,” kata Sri kepada ACEHKINI menirukan ancaman perawat. Sri tak kuasa. Dia mengalah, pasrah.

Tak berapa lama mendapat perawatan di RSU Cut Meutia, pada 21 Januari, sekitar pukul 02.00 WIB, kondisi kesehatan Andriansyah semakin memburuk. Namun, ia tak cepat ditangani. Baru sejam kemudian, perawat datang dan memasukkan NDT ke tubuhnya. Dari rongga mulut dan hidungnya keluar cairan biru. Tak berapa lama, Andriansyah menghembus nafas terakhir.

“Anak saya mungkin sudah ajalnya sampai di situ, tetapi yang membuat saya kecewa adalah pelayanan buruk dari pihak rumah sakit,” kata Sri Wahyuni.

Kepala Bagian Perawatan RSU Cut Meutia Sadli Hanafiah membantah pihak rumah sakit menelantarkan pasien. Namun dia berjanji akan mengecek kepada bawahannya. Kalau terbukti, “Kita akan memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan kesalahan,” katanya saat dikonfirmasi ACEHKINI. Ia menyebutkan, pihak rumah sakit acap memberikan sanksi kepada petugas yang lalai menangani pasien. Sanksi itu beragam. Kadang kala dikurung dalam kamar jenazah.

Tak hanya di Lhokseumawe, di rumah sakit pemerintah di Banda Aceh pasien sering mengaku kecewa. Simak saja pengalaman Basri. Warga Grong Grong, Kecamatan Delima, Pidie, ini terpaksa harus menelan kekecewaan terhadap pelayanan rumah sakit plat merah di Banda Aceh.

Basri membawa anaknya berobat ke RSUZA akibat kecelakaan lalulintas. Sebelumnya, Basri mengobati anaknya di RSU Sigli. Meski memegang kartu Askeskin, tak berarti Basri tak harus merogoh kantong untuk biaya pengobatan. Dia harus menebus obat bius, benang jahit, dan obat lain agar anaknya bisa dioperasi. Lumayan besar juga biaya yang dikeluarkan: Rp 1,5 juta.

Bagaimana dengan pelayanan? Menurut Basri, dalam sehari dokter hanya sekali mengontrol pasien. Selebihnya, hanya perawat keluar-masuk ruangan bila ada keluarga pasien yang memanggil.

***

Saat berkampanye sebelum terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar, pernah menjanjikan akan memperbaiki pelayanan kesehatan di Aceh. Bahkan, dia sesumbar akan membebaskan biaya berobat bagi warga kurang mampu. Setahun sudah Irwandi-Nazar bercokol di puncak kekuasaan, belum terlihat perubahan di sektor pelayanan kesehatan. Padahal, fasilitas medis di Aceh tak kalah bersaing dengan rumah sakit di daerah lain, terutama pascatsunami.

Dalam setahun ini makin banyak warga Aceh yang memilih berobat ke Malaysia atau Singapura. Irwandi dan Nazar bukannya tak sadar akan hal ini. Saat meresmikan RSU Meuraxa, Irwandi menyentil kegemaran warganya berobat ke Penang. Dia bertekad, dalam waktu lima tahun berkuasa jumlah warga Aceh yang berobat ke luar negeri bisa menurun, seiring dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan fasilitas medis di Aceh.

Menurut Irwandi, tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagus bagi warga Aceh masih terkendala fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki rumah sakit di Aceh. “Selama ini ada rumah sakit, tidak ada alat. Ada alat, tidak ada dokter. Ada dokter tapi tidak cukup perawat,” kata Irwandi usai meresmikan RSU Meuraxa, 11 November 2007.

Dia menyebutkan, selama ini warga Aceh berobat ke Malaysia karena minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kepada pasien belum maksimal. “Kalau alat canggih, pelayanan rumah sakit bagus, dan dokter ahli memadai, saya yakin ini akan membuat orang Aceh betah berobat di sini,” kata dia.

Saat meresmikan RSU Meuraxa, Irwandi berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di tahun 2008, agar penduduk Aceh tidak (sering) berobat ke Malaysia. “Saya pikir tahun berikutnya, marilah kita menghemat anggaran pengobatan. Berobat bisa di Aceh saja dengan harapan agar mutu pelayanan kesehatan lebih bagus. Kalau tidak bisa lebih bagus, minimal samalah dengan mutu pelayanan di Malaysia,” ujar Irwandi.

Tapi itu hanya sebatas harapan Irwandi. Nyatanya, pelayanan kesehatan di Aceh tak kunjung membaik dan semakin banyak warga Aceh yang berobat ke Penang. Bagi mereka, berobat di Aceh sudah cukup membuat kepala pening: administrasi yang njilimet dan pelayanan kesehatan di bawah standar. Simak saja ucapan seorang keluarga Fitria,”Pening kita berobat di Aceh. Peng abeh, puleh han.” [a]

Laporan: Imran MA (Lhokseumawe), dan Dedek (Banda Aceh)

Sabtu, Maret 08, 2008

Bisnis Mantan Kombatan GAM

Oleh FAKHRURRADZIE GADE
Acehkita Writer

SEBUAH truk colt warna kuning tiba-tiba berhenti di sebuah toko berlantai dua di kawasan Kota Mini, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie. Di badan truk itu tertulis H.M.R, dengan stiker warna hijau nyala. Truk itu berlepotan dengan pasir. Pertanda, baru saja menurunkan muatannya. Tak berapa lama, truk kembali melaju ke arah barat Kota Mini.H.M.R yang tertera di badan truk itu adalah singkatan dari Halimon Meugah Raya. Ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Pidie. Toko yang disinggahi tadi merupakan kantor perusahaan tersebut.

Tidak banyak yang mengetahui kalau di toko itu GAM mengelola sebuah perusahaan yang baru didirikan pada awal Mei 2006 itu. Pasalnya, lantai dasar digunakan sebagai toko buku. Sedangkan PT HMR berkantor di lantai dua.

Jangan menduga perusahaan ini dipadati pegawai yang sedang sibuk bekerja. Atau berbagai kesibukan lain laiknya sebuah perusahaan. Tidak ada kesibukan berarti. Di lantai dua, tempat perusahaan itu bermarkas, hanya ada enam meja rapat dan sejumlah kursi plastik warna hijau. Tidak ada yang namanya ruangan untuk direktur atau pemegang saham. Atau meja komputer untuk pegawainya. Hanya ada satu ruangan kosong yang difungsikan sebagai tempat istirahat dan ibadah.

Meja komputer, hanya ada di lantai bawah, tempat yang selama ini dijadikan sebagai toko buku. Di situ, hanya ada dua komputer dan satu unit printer. Selebihnya, lemari ukuran besar yang tidak terisi. Hanya rak paling bawah yang ada isinya, berupa beberapa bundel dokumen. Salah satu dokumen adalah akta pendirian perusahaan tersebut.

Dalam akta itu tertulis nama Sardjani Abdullah, Anwar Husen, Aiyub Abbas, Sayed Rizal Fahlevi, Abubakar Usman, dan Mahdalena. Mereka adalah para pentolah GAM di Pidie. Dua nama yang disebutkan pertama adalah petinggi GAM wilayah Pidie.

Menurut Muhammad Bardan, 41 tahun, wakil kepala pengangkutan, PT Halimon Meugah Raya sudah didaftarkan ke notaris, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Pidie, dan juga sudah mendapatkan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). “Secara legal sudah ada semua,” kata Muhammad Bardan saat ditemui Aceh Magazine di kantor HMR, medio Juni lalu, sambil memperlihatkan segepok dokumen.

Perusahaan yang dipimpin Said Rizal Fahmi ini didirikan dengan modal dari dana reintegrasi bagi bekas pasukan GAM. Saat itu, Badan Reintegrasi Damai Aceh telah menyalurkan bantuan 113 bekas kombatan itu. Besaran dana yang disalurkan adalah Rp 12,5 juta per orang. Uang itu lalu dikumpulkan dan dijadikan sebagai modal mendirikan perusahaan.

Pendirian perusahaan ini, menurut Muhammad Bardan, telah disetujui semua bekas kombatan GAM wilayah Pidie. Pasalnya, ide pendirian ini telah dimusyawarahkan dengan semua gerilyawan yang ada di kawasan tersebut.

“Modal pendirian perusahaan ini murni dari dana reintegrasi. Penggunaan dana itu atas persetujuan KPA (Komite Peralihan Aceh) Pidie. Semua pasukan juga menyetujuinya, karena sudah ada musyawarah,” ujar bekas panglima muda daerah tiga Caleue ini.

Lantas, kenapa dana reintegrasi yang seharusnya dibagikan kepada para bekas kombatan dijadikan modal untuk mendirikan perusahaan? Bardan punya jawabnya. Menurut pria berkumis lebat ini, jika uang sebesar Rp 1,4 miliar itu dibagikan kepada semua bekas kombatan, maka uang itu tidak akan merata. “Jadi kami bentuk badan usaha untuk kesejahteraan bekas TNA. Badan usaha ini nantinya akan kita kembangkan. Nah, keuntungannya nanti kita bagi kepada semuanya,” jelasnya pria yang mengaku pernah mendapatkan pendidikan militer di Libya itu.

Berbekal dana Rp 1.412.500.000 (113x12.500.000 –-red.) itulah, mereka mengurus perizinan, menyewa kantor, dan membeli peralatan. Terakhir, perusahaan ini membeli lima unit truk Mitsubishi Colt Diesel HD 120 Ps. Truk ini menjadi tulang punggung perusahaan.

Perusahaan bergerak dalam bidang pengangkutan pasir, walaupun di plang nama tertulis sejumlah bidang usaha lainnya, semisal kontraktor, laveransir, ekspor, dan impor. “Sekarang baru di bidang pengangkutan,” ujar Bardan, pria berbadan tegap itu.

Walaupun didirikan dengan meuripee (patungan) antarbekas kombatan GAM, tidak semua pekerja di sana mempunyai latar belakang sebagai anggota di organisasi tersebut. Untuk lima orang sopir, misalnya, semua direkrut dari warga biasa yang sudah berpengalaman di bidang itu. “Pertama kita minta dari anggota GAM. Kalau tidak ada, kita berikan kepada siapa saja yang bersedia,” terang Bardan.

Lima sopir yang dipekerjakan di perusahaan yang baru seumuran jagung itu, digaji berdasarkan persenan. “Sopir kami gaji 30 persen dari pendapatan total seharian,” sebutnya.

Halimon Meugah Raya bukanlah unit bisnis pertama yang didirikan bekas gerilyawan penuntut kemerdekaan Aceh itu. Sebelumnya, Muzakkir Manaf, bekas panglima TNA, telah mendirikan PT Pulau Gadeng. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspor-impor hasil bumi dari dan ke Aceh.

Perusahaan ini didirikan tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan Aceh World Trade Center (AWTC) Holding Sdn. Bhd dengan perusahaan pelayaran ASDP Malaysia. AWTC adalah perusahaan yang berkedudukan di Malaysia dan sahamnya dimiliki oleh sejumlah petinggi GAM di sana. Dalam nota kesepakatan dengan ASDP pada Minggu, 15 Januari lalu, AWTC akan membuka jalur angkutan laut dari Penang (Malaysia) ke pelabuhan umum Krueng Geukueh, Aceh Utara.

Dalam pelayaran perdana pada 27 Januari lalu, perusahaan ini mengimpor berbagai hasil bumi di Aceh, seperti pinang, ke Malaysia. Selain itu, perusahaan yang dipimpin Muzakkir Manaf ini juga mengimpor gula dan bawang putih dari negara di semenanjung Malaya itu.

Ternyata, langkah Muzakkir Manaf ini diikuti para bawahannya. Bukan hanya bekas kombatan di wilayah Pidie yang mengikuti jejak sang petinggi. Sejumlah bekas pasukan GAM di Pasee (Aceh Utara) juga ada yang bergerak dalam bisnis, kendati tidak melibatkan GAM sebagai institusi.

Di Aceh Utara, Komite Peralihan Aceh memperoleh hak pengelolaan tata usaha tandan buah segar kelapa sawit yang diolah PT Perkebunan Nusantara 1 Cot Girek. Dalam sebuah pertemuan yang melibatkan KPA, PTPN-1, dan Penjabat Bupati Aceh Utara Teuku Pribadi, disepakati bahwa KPA mendapat hak 40 persen dan Puskobun 60 persen hak tata usaha tersebut. Setelah mendapatkan persenan ini, KPA nantinya akan menjadi rekanan PTPN-1 dan bisa membeli kelapa sawit.

KPA Blang Pidie juga mendirikan unit usaha dengan bermodalkan dana reintegrasi. Menurut Juru Bicara KPA Teungku Zainal Cot, dari 112 personel GAM, baru 37 orang saja yang memperoleh dana yang dijanjikan pemerintah tersebut. “Itu pun baru dapat setengah dari bantuan. Jadi per orang baru dapat Rp 12,5 juta,” kata Zainal kepada acehkita.com, pertengahan Oktober lalu, saat ditemui di Blang Pidie.

Dana reintegrasi yang telah diterima anggota GAM, kata Zainal, berjumlah Rp 462.500.000. Kini, dana tersebut dikelola oleh KPA dan digunakan untuk membuka usaha. “Usaha rental beco dan pengangkutan material bangunan, seperti tanah dan pasir,” ujar Zainal yang diamini bekas Juru Penerang GAM Blang Pidie, Teungku Kamaluddin alias Teungku Young.

“Kalau dibagi untuk semua anggota GAM, satu orang paling hanya dapat Rp 500 ribu saja,” lanjut Teungku Young, yang kini bekerja sebagai petani.

Cerita di atas adalah cerita tentang mereka yang telah memperoleh dana reintegrasi. Namun, simak apa yang dikemukakan Ketua KPA Lhoong Juli Muliadi.

Menurut Juli, KPA sudah mengajukan nama-nama anggota yang berhak memperoleh dana reintegrasi itu. Namun, belum satu pun yang cair. Dia juga mengatakan, kini anggotanya masih hidup luntang lantung. Dari 47 anggota GAM baru 10 yang mempunyai pekerjaan.

“Itu pun kerja serabutan. Kami berharap dana yang telah dijanjikan bisa dicairkan dan digunakan untuk modal usaha,” ujar Juli.

Terkait banyaknya anggota GAM yang belum memperoleh dana reintegrasi, Sekretaris Badan Reintegrasi Damai Aceh, dr. Haniff Asmara, mengatakan, pemerintah akan menuntaskan penyaluran dana itu pada akhir November ini. Apalagi, pihak GAM telah menyerahkan daftar 3.000 nama anggotanya yang berhak mendapatkan dana tersebut.

"Pada 10 November lalu GAM menyerahkan daftar nama anggotanya. Kita sudah mengklarifikasi untuk 3.000 orang. Sebagian besar sudah lengkap dengan nama dan alamat jelas. Pekan ini (maksudnya pekan depan --red.) selesai," kata Haniff kepada wartawan beberapa waktu lalu. [dzie]

(Jamaluddin menyumbang bahan untuk laporan ini dan dipublikasikan di situs berita acehkita.com dan majalah Aceh Magazine)

Police investigate deadly attack on ex-rebels in Aceh

By FAKHRURRADZIE GADE, The Associated Press Writer

Banda Aceh, Aceh | Mon, 03/03/2008 8:04 PM | National

Former rebels in Aceh warned of fresh conflict Monday after a 100-strong mob torched one of their offices, killing six people and underscoring tensions in the region since a 2005 peace deal.

It was unclear whether the attackers burned the victims alive or hacked them to death before setting the building alight, officials said.

The attack happened early Sunday in Aceh's central highlands.

Ibrahim Syamsuddin, a spokesman for the former rebels, said the incident was related to a dispute between the ex-fighters and a local union over control of revenues from a local bus station.

Syamsuddin also alleged some of the attackers were former members of a pro-Jakarta militia blamed for attacks on separatists and civilian sympathizers during the conflict. Their relationship with the union members was not immediately clear.

Many ex-rebels and militia members turned to gang warfare since the war ended. Bus stations and other transport hubs in Indonesia are often targeted by criminal gangs seeking illegal levies.

Syamsuddin demanded police "uncover the truth" behind the incident.

"If they do not, a new conflict will erupt in Aceh," he said, giving no more details.

Local police chief Agus Budi Kawedar declined to speculate on a motive for the attack, but pledged to "get to the bottom of this."

The Free Aceh Movement signed a peace agreement with the Indonesian government in August 2005 to end 29 years of fighting that killed more than 15,000 people. A former rebel leader is now governor of the province, which under the deal was granted greater autonomy.

Violence between the two sides has ended, though analysts have warned political tensions and financial disagreements between former rebels risk undermining the deal unless they are resolved.

There have been sporadic clashes among ex-combatants since the deal, but Sunday's attack was the deadliest.

The agreement was forged in the aftermath of the 2004 Asian tsunami, which killed more than 160,000 people in Aceh. (Published in The Jakarta Post, International Herald Tribune)

Police investigate deadly attack on ex-rebels in Aceh

By FAKHRURRADZIE GADE, The Associated Press Writer

Banda Aceh, Aceh | Mon, 03/03/2008 8:04 PM | National

Former rebels in Aceh warned of fresh conflict Monday after a 100-strong mob torched one of their offices, killing six people and underscoring tensions in the region since a 2005 peace deal.

It was unclear whether the attackers burned the victims alive or hacked them to death before setting the building alight, officials said.

The attack happened early Sunday in Aceh's central highlands.

Ibrahim Syamsuddin, a spokesman for the former rebels, said the incident was related to a dispute between the ex-fighters and a local union over control of revenues from a local bus station.

Syamsuddin also alleged some of the attackers were former members of a pro-Jakarta militia blamed for attacks on separatists and civilian sympathizers during the conflict. Their relationship with the union members was not immediately clear.

Many ex-rebels and militia members turned to gang warfare since the war ended. Bus stations and other transport hubs in Indonesia are often targeted by criminal gangs seeking illegal levies.

Syamsuddin demanded police "uncover the truth" behind the incident.

"If they do not, a new conflict will erupt in Aceh," he said, giving no more details.

Local police chief Agus Budi Kawedar declined to speculate on a motive for the attack, but pledged to "get to the bottom of this."

The Free Aceh Movement signed a peace agreement with the Indonesian government in August 2005 to end 29 years of fighting that killed more than 15,000 people. A former rebel leader is now governor of the province, which under the deal was granted greater autonomy.

Violence between the two sides has ended, though analysts have warned political tensions and financial disagreements between former rebels risk undermining the deal unless they are resolved.

There have been sporadic clashes among ex-combatants since the deal, but Sunday's attack was the deadliest.

The agreement was forged in the aftermath of the 2004 Asian tsunami, which killed more than 160,000 people in Aceh. (Published in The Jakarta Post, International Herald Tribune)

Jumat, Desember 28, 2007

Indonesia Marks Anniversary of Deadly Tsunami

Dec 26, 10:10 AM EST

By FAKHRURRADZIE GADE
Associated Press Writer

CALANG, Indonesia (AP) -- Survivors prayed at mosques and mass graves Wednesday to mark the third anniversary of the devastating Asian tsunami, while hundreds fled beaches as part of a drill to test an alert network established since the disaster.

The waves on Dec. 26, 2004, spawned by the mightiest earthquake in 40 years, killed around 230,000 people in 12 Indian Ocean nations, just under half of them in the Indonesian province of Aceh on Sumatra island.

Coastal communities in Sri Lanka and India lost some 45,000 people between them. The waves also crashed into tourist resorts in southern Thailand, killing more than 5,000, half of them foreign vacationers.

The disaster overwhelmed authorities in Aceh, where bodies littered devastated neighborhoods for weeks. Most victims were never formally identified and tens of thousands were buried in mass graves.

Nur Aini lost her husband and one of her two children to the waves.

"We are praying for them today even though I don't know where they are buried," she said. "My remaining child still calls out for his father."

The disaster, one of the deadliest of the modern age, promoted a global outpouring of sympathy, with governments, individuals and corporations pledging more than $13 billion in aid.

In Aceh, more than 100,000 houses, scores of schools and hospitals and miles of roads have been rebuilt. Whilst there have been complaints of corruption and waste, most people involved in the reconstruction process say it has gone well.

"I hope we can turn a new page now and leave sadness, cries and tears behind us," Aceh Governor Irwandi Yusuf told hundreds gathered at a prayer ceremony in the hard-hit town of Calang. "I hope one day we can pay our debt to the world by becoming a donor to other countries hit by disasters."

Thailand held ceremonies throughout the day along its white-sand southern beaches.

Survivors and families of victims were invited to Phuket's Patong beach, a popular strip of hotels and restaurants, to lay flowers in the sand. Chanting Buddhist monks were to light incense and lead an ecumenical prayer service.

The tsunami drill in Indonesia took place on the western tip of Java island close to the capital, Jakarta. It was attended by President Susilo Bambang Yudhoyono and other top government officials.

Those taking part ran or walked around a mile inland after the siren sounded.

Foreign governments are helping Indonesia establish a nationwide network of buoys and high-tech communications equipment that would give coastal communities warning if there is a tsunami. The network is up and running in several regions of the country, but 20 more buoys are due to be launched in 2008.

Indonesia is frequently rocked by powerful earthquakes because of its position on the "Pacific Ring of Fire," an arc of volcanoes and tectonic fault lines encircling the Pacific Basin.

The observances came amid widespread flooding in parts of Indonesia. Heavy rains triggered landslides that killed dozens of people on Java island, though far from the scene of the tsunami and Wednesday's drill.

© 2007 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed. Learn more about our Privacy Policy.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting