Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

Minggu, Agustus 16, 2009

Akhirnya, Wikipedia Berbahasa Aceh Lahir

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM – Pihak Wikimedia Foundation akhirnya menyetujui adanya Wikipedia dalam bahasa Aceh, sejak Kamis (13/8). Lahirnya Wikipedia berbahasa Aceh ini setelah pihak Yayasan Wiki menghubungi Mark Durie, doktor asal Australia yang meneliti bahasa Aceh.

Koordinator Aceh Blogger Community Fadli Idris mengaku menerima kabar disetujuinya Wikipedia Aceh dari Ivan Lanin, pengasuh Wikipedia Indonesia, dan secarik surat yang dikirim pihak Wikimedia Foundation ke inkubator Wiki versi Aceh.

Lahirnya Wikipedia berbahasa Aceh ini membutuhkan waktu panjang. Sejak dicetuskan oleh Muhammad Nabil Berry pada awal 2008 lalu, proyek Wiki Aceh sempat terseok-seok. Apalagi, banyak user yang semula telah mendaftar sebagai penyumbang bahan untuk lahirnya Wiki Aceh, satu-demi-satu akhirnya mengundurkan diri alias menjadi user-pasif.

Baru dua bulan terakhir ini, Nabil bersama Komunitas Blogger Aceh menggarap proyek ini lebih serius. Fadli menyebutkan, pihaknya sampai harus menghubungi Mark Durie, ahli bahasa asal Australia. Kebetulan, Durie sedang meneliti bahasa Aceh.

“Wikipedia meminta ada salah seorang yang ahli dalam bahasa Aceh, sehingga kami menawarkan Mark Durie untuk jadi ahli yang bisa dihuhungi,” kata Fadli kepada acehkita.com, Kamis (13/8).

Beruntung, sebut Fadli, Mark Durie mau membantu lahirnya Wikipedia brevaza Aceh ini. “Setelah diverifikasi ke Mark Durie, Wikipedia bahasa Aceh siap dicreate, namun memerlukan persetujuan dari language borrad dulu,” kata dia.

Fadli mengaku girang atas lahirnya Wiki Aceh ini. “Saya terharu, akhirnya usaha untuk melahirkan Wikipedia dalam bahasa Aceh terwujud,” ujar pemilik blog fadli.web.id ini. “Setelah ini, harus dipikirkan bersama untuk menyosialisasikan telah adanya Wikipedia dalam bahasa Aceh, dan harus kita perkaya isinya.” []

Senin, Februari 23, 2009

Indonesia opens tsunami museum


By FAKHRURRADZIE GADE,Associated Press Writer AP - 2 hours 5 minutes ago

BANDA ACEH, Indonesia - Indonesia opened a $5.6 million museum Monday to commemorate the 230,000 people who died in the 2004 Asian tsunami. The four-level building in hardest-hit Aceh province exhibits photographs of victims, stories of survivors and an electronic simulation of the massive undersea earthquake that triggered the 30-foot-high (10-meter-high) waves.

It also describes the tremendous outpouring of support from governments, companies and individuals in the aftermath of the Dec. 26, 2004 disaster, which caused death and destruction in a dozen nations.

More than $13 billion was pledged to house and feed survivors and to rebuild devastated coasts.

The government says the museum, designed by local architect Ridwan Kamil, is an important part of the recovery process, paying tribute to those who died and explaining to future generations what happened and why.

The opening was not without controversy.

More than 700 families are still living in barracks in Aceh, which was home to two-thirds of the victims, and some were disappointed to see millions of dollars being spent on a monument.

"They should be taking care of us first," said Anisah Tahir, 50, who has been living with her husband and two children in a tiny room in a squalid camp in the provincial capital, Banda Aceh.

"We need a decent place to live and sleep," she said.

Indonesia is located in the so-called Pacific "Ring of Fire," an arc of volcanos and fault lines encircling the Pacific Basin, and is one of the world's most earthquake-prone regions.

Presiden: Jangan Rusak Perdamaian Aceh

FAKHRURRADZIE GADE

BANDA ACEH – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk menjaga dan melanjutkan perdamaian Aceh. “Jalan ini adalah yang berbaik. Jalan ini yang dipilih oleh masyarakat Aceh dan didukung oleh masyarakat dunia,” kata Presiden Yudhoyono dalam pidato di hadapan pejabat pemerintah, komandan tentara dan polisi, serta pemuka masyarakat di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (23/2).

Pada 15 Agustus 2005 Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani Kesepakatan Damai di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan Helsinki mengakhiri konflik bersenjata yang menewaskan tak kurang dari 15.000 warga sipil. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik bersenjata setelah tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004.
Yudhoyono sempat mengulang beberapa kali permintaan kepada para pihak yang sebelumnya bertikai di Aceh untuk mengubah persepsi terhadap lawan politiknya di masa lalu. “Hentikan cara pandang yang lalu. Kita memasuki lembar kehidupan baru. Tidak ada istilah DOM (Daerah Operasi Militer), tidak ada lagi istilah GAM. Lewat semuanya. Kita bersatu sekarang sebagai masyarakat Indonesia,” kata Yudhoyono.

Menurutnya, masyarakat Aceh dan Indonesia akan sangat rugi kalau perdamaian yang tengah berlangsung di Aceh buyar. “Kalau mundur kembali, kita akan merugi. Jangan ada yang mengganggu proses yang telah menghentikan konflik berdarah yang telah lama berlangsung di Aceh di waktu lalu. Saya punya keyakinan tinggi, apabila kita terus melanjutkan proses ini, rekonstruksi pascatsunami dan reintegrasi pascakonflik, masa depan Aceh akan makin cerah dan cemerlang. Ini tanggungjawab kita semua,” kata dia.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, kekerasan bersenjata di Aceh semakin marak. Terakhir kasus penembakan yang menewaskan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA/lembaga tempat mantan kombatan GAM bernaung) Ujong Kalak, Aceh Barat. Selain itu, sejumlah kantor Partai Aceh, partai yang dibentuk pentolan GAM, digranat oleh orang tak dikenal.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh merupakan tindakan kriminalitas. Tidak ada hubungan dengan pihak yang bertikai di masa konflik dulu. “Gangguan keamanan dalam skala kecil masih terjadi. Akan tetapi gangguan tersebut semata merupakan kriminalitas biasa dan tidak ada kaitannya dengan ekses masa lalu,” katanya.

Dia meminta semua pihak untuk menjaga dan merawat perdamaian. “Harus kita akui ada friksi-friksi dalam skala kecil tetap terjadi, seperti adanya gerakan yang tidak jelas, upaya mendiskreditkan partai tertentu, intimidasi masih terjadi. Ini adalah konsekwensi dari proses reintegrasi,” ujarnya. ***

Presiden Resmikan Museum Tsunami

FAKHRURRADZIE GADE

BANDA ACEH – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini meresmikan Aceh Tsunami Museum di Lapangan Blang Pa dang , Banda Aceh. Selain meresmikan Aceh Tsunami Museum , Presiden juga meresmikan 12 proyek yang dikerjakan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami empat tahun silam.

Museum tsunami dibangun di atas lahan seluas 10.000 meter persegi. Gedung ini berlantantai empat seluas 6.000 meter persegi. Museum tsunami didesain oleh M. Insan Kamil, dosen arsitektur Institut Teknologi Bandung. Dia berhasil memenangkan sayembara desain museum yang diselenggarakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Ridwan Kamil memadukan konsep rumah tradisional Aceh dengan bukit penyelamatan sehingga desain museum ia namakan dengan “Rumoh Aceh as Escape Hill”. Selain sebagai museum, yang di dalamnya akan dijadikan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan tsunami, museum ini juga dimaksudkan sebagai monument mengenang bencana tsunami. Selain itu, bagian atas bangunan ini didesain untuk menampung oran g jika bencana kembali menerjang Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, kehadiran museum tsunami di Aceh sangat penting karena akan menjadi monumen untuk mengenang bahwa di Aceh pernah terjadi gempa berkekuatan 8,9 pada skala Richter yang menimbulkan gelombang tsunami.

Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan, museum tsunami akan menjadi landmark bagi Aceh untuk memperingati dan mengenang bencana tsunami. “Ini akan menjadi kulminasi kekayaan sejarah tentang dahsyatnya tsunami yang kemudian menyatukan dunia dalam upaya membangun kembali kehidupan masyarakat yang sempat porak-poranda,” kata Kuntoro.

Desain museum sarat dengan nilai kearifan lokal. Hal itu tercermin dari desain museum yang menyerupai Rumoh Aceh (rumah tradisional berupa rumah panggung) yang berpadu dengan konsep bukit penyelamatan. Museum juga didesain menyerupai gelombang raya yang mengingatkan kita pada tsunami.

Sementara dindingnya didesain dengan motif tari saman (tari tradisional). Di tengah-tengah museum ada satu cerobong berbentuk slinder yang menjulang ke langit. Melalui cerobong setinggi 33 meter ini nantinya akan memantulkan cahaya ke langit. Kamil menamakan cerobong ini dengan The Light of God, pertanda hubungan manusia dengan Tuhan.

Di museum juga ada terowongan yang menggambarkan suasana dukacita yang dinamakan dengan tunnel of sorrow, memorial hall, amphitheatre. Di ruang paling atas (atap) didesain berbentuk elips yang akan ditanami rumpung dan berfungsi sebagai escape hill. Dari atap ini, dapat melihat Kota Banda Aceh.

Museum tsunami ini merupakan proyek bersama antara BRR Aceh-Nias, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pembangunan museum ini menelan biaya sebesar Rp 67,8 milyar. Nantinya, pihak Kementerian ESDM akan mengisi kebutuhan museum ini. ***

Kamis, Januari 29, 2009

Muslim group flees Myanmar but faces more woe


By FAKHRURRADZIE GADE and ROBIN McDOWELL - Associated Press Writers

SABANG, Indonesia -- The bearded farmer wept in his hospital bed as he recounted a harrowing six-month journey that brought him from the isolated country of Myanmar to this remote island in the Indian Ocean.

Nur Mohammad, a member of the Rohingya Muslim minority group, said he was forced to work for the Myanmar army, after being detained and tortured without charge. When he fled that country, he said he was exploited by Bangladeshi human traffickers, beaten by Thai officials, and then forced out to sea in an overcrowded boat that nearly sank off Indonesia's coast.

And his ordeal is not over.


- Binsar Bakkara /AP Photo

The 37-year-old Muslim, who is being treated for internal bleeding and trauma, faces possible deportation by the very people who plucked him from the water.

"I would rather die here," Mohammad told The Associated Press, describing the abuse in Myanmar against the Rohingya, who for generations have been denied citizenship and reportedly face torture, religious persecution and forced labor under the ruling junta.

"If I'm sent back, I am sure authorities will kill me."

The stateless Muslim ethnic group, which is not recognized by the military regime, numbers about 800,000 in Myanmar. Their plight gained international attention after several boats carrying around 1,000 migrants were intercepted last month by the Thai navy. Human rights groups allege Thai officers detained and beat them before forcing them back to sea in vessels with no engines and little food or water.

Survivors recounted how four migrants were tossed overboard before the rest were forced at gunpoint onto a makeshift barge in the middle of the ocean, said Chris Lewa, coordinator of the Bangkok-based advocacy group Arakan Project.

Hundreds are missing and feared drowned, according to human rights groups; others have landed on remote corners of Indonesia and India, where they are being kept well away from the media, making it difficult to corroborate their stories.

Authorities in both Thailand and Myanmar have denied wrongdoing.

In the meantime, the harrowing accounts of victims like Mohammad continue to trickle in from hospital beds and jail cells.

Mohammad said by the time his boat reached Thailand's southern coast on Dec. 26 - after working for months on fishing vessels in Bangladesh - he and other fellow Rohingya had been at sea for four days and nights.

They were dehydrated and hungry, he said, but given almost no food or water when they reached land.

Authorities took the men to a hillside prison overseeing the Thai city of Ranong, he said, where they were lined up and stripped down to the waist. One by one, they were pummeled and taunted, with some officers scoffing at them for being Muslim and threatening to burn their traditional beards, he said.

"They tied me and beat me with sticks and kicked me with their boots until I was vomiting blood. They only stopped because I was about to die," said Mohammad. A doctor who treated him at an Indonesian navy base on Sabang island told the AP the wounds appeared to have been caused by a blunt object.

Soon after, he said, the migrants were crammed back into their boats and sent adrift in stormy seas.

Brad Adams of the New York-based Human Rights Watch said the story of the Rohingya has been made all the more tragic by the consistent lack of compassion shown by some regional governments, which appear to have ignored the suffering of the ethnic minorities or played a direct part in it.

Thai authorities insist repeatedly that they do not forcibly evict migrants but only detain and repatriate people entering the country illegally.

On Wednesday, a Thai court convicted more than 60 migrants on the same charge, raising the prospect that they could be kicked out. The men alleged they were abused by Myanmar navy officials

Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva, facing growing criticism from rights groups, said last week the government would investigate claims of abuse. The Foreign Ministry also said it would convene a meeting with its neighbors to find a solution to the growing illegal migrant problem.

A spokesman for Myanmar's military government was not available for comment.

The ruling junta does not officially recognize the existence of a separate Rohingya group in the country's western areas and sometimes refers to them as "Bangladeshis."

Restrictive citizenship laws enacted in 1982 make many Muslims living in the area stateless; "'Rohingyas' do not exist in the Union of Myanmar and are not one of Myanmar's indigenous national races," the government told the U.N. Human Rights Council last year.

At the same time, it rejected as untrue "allegations of discrimination and harassment" toward Muslim refugees returned from Bangladesh - meaning the Rohingya.

In addition to the Rohingya, the military regime has brutally repressed a number of groups and millions have risked their lives fleeing the country.

The Rohingya, who are believed to descend from 7th century Arab settlers whose state was conquered by the Burmese in 1784, face religious persecution because they are Muslims in a Buddhist-majority country. Human Rights Watch said in its latest annual report they faced forced relocation, land seizures, and denial of citizenship and identity papers, among other things.

The State Department agreed, saying they "experienced severe legal, economic, and social discrimination."

Hundreds of thousands of Rohingya have ended up in neighboring Bangladesh - some getting illegal jobs and others living in crowded, squalid refugee camps - after borrowing huge sums of money from family and friends to pay smugglers.

Others have settled in impoverished communities in Malaysia and Thailand, which depend on migrant labor; even more have braved the sea to go as far as the Middle East.

"It is a horrible humanitarian crisis unfolding, the fairly large numbers of people leaving in these boats, either drowning at sea or finding themselves in exploitative, abuse situations on arrival," said Chris Lom, a spokesman for the International Organization for Migration.

Like other stateless people, the Rohingya are especially vulnerable to human trafficking because they provide cheap labor and are not protected by the law, he said.

"The issue of people in poor countries trying to reach richer ones it not going to stop," he said. "It's going to become more serious and it needs to be addressed, not just regionally, but globally."

In describing his persecution in Myanmar, Mohammad said his village placed under a curfew and the Rohingya were unable to marry and often had their land confiscated.

He said he was forced to work as a laborer for the army after being detained and tortured without charge.

He decided to cross the border illegally into Bangladesh, where he worked as a fisherman until he was able to earn enough money to pay for a boat to Malaysia - around $430. He and others set off in their rickety wooden boats on Dec. 16 with a captain who seemed not to know the way.

The men were picked up and beaten by the Myanmar navy who held them for two days, he said.

When they reached Thailand, they were again taken into custody and pummeled before being cast adrift in a boat that had been stripped of its engine and emptied of fuel, Mohammad said.

"The boat was leaking badly," he said. "The water started rising inside. Finally, it was a foot deep and we started to sink. We prayed to Allah, we asked him to save us."

A fishing boat spotted them off Indonesia's westernmost coast and alerted the navy, which brought 193 men, all but 17 of them Rohingya, to shore on Jan. 7 as it was on the verge of sinking.

Many were too weak to stand and were hospitalized.

Now the Indonesian government is threatening to send them back to where they came from.
Gade reported from Sabang; McDowell from Jakarta. Associated Press writers Michael Casey, Grant Peck and Ambika Ahuja in Thailand; Parveen Ahmed in Teknaf, Bangladesh; and Anthony Deutsch in Jakarta contributed to this report.

Kamis, Januari 08, 2009

Ratusan Manusia Perahu Terdampar di Sabang

SABANG - Seratus sembilan puluh tiga manusia perahu berkebangsaan Burma dan Bangladesh yang melarikan diri dari negaranya terdampar di perairan Pulo Rondo, pulau paling barat Indonesia, Selasa (7/1). Saat ditemukan nelayan Sabang, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan dan dehidrasi. Akibatnya 80 di antara mereka harus dirawat di Rumah Sakit Umum Sabang dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Sabang.

Wakil Walikota Sabang Islamuddin kepada acehkita.com mengatakan, manusia perahu ditemukan seorang nelayan Sabang yang sedang mencari ikan. Melihat ada kapal berukuran 3x10 meter yang dipenuhi manusia, dia melaporkan temuan itu kepada Panglima Laot dan segera mendapat bantuan. Bersama tim Radio Antar-Penduduk Indonesia dan pasukan TNI Angkatan Laut, para nelayan menolong mereka dengan menarik perahu merapat ke dermaga Pangkalan TNI AL.

"Kondisi mereka menyedihkan. Mereka terapung-apung di laut dengan kondisi tidak ada makanan dan minuman. Perahu yang mereka tumpangi tidak bermesin dan hanya mengandalkan arah angin," kata Islamuddin.

Pemerintah Kota Sabang akan menampung mereka sampai ada penanganan dari pihak Imigrasi. Selama dikarantina, Pemko Sabang akan menyediakan makanan sekadarnya. "Pihak Imigrasi sudah menghubungi IOM --International Organization for Migration," ujarnya.

Dia mengaku belum mengetahui tujuan manusia perahu berkebangsaan Burma dan Bangla itu. "Kita kesulitan berkomunikasi karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris," lanjutnya.

Kepala Kepolisian Sabang AKBP Imam Tabroni menyebutkan, mereka berencana ke Malaysia untuk mencari suaka politik. Tapi, mereka malah terdampar di Sabang.

Burma atau Myanmar merupakan negara yang dipimpin Junta Militer. Tahun lalu, banyak pendemo yang menjadi korban dalam aksi menentang Junta yang dipimpin para biksu. Iklim politik di negara itu belum stabil. Disebut-sebut, mereka merupakan pelarian politik.

Hari ini, kondisi imigran Burma dan Bangla mulai membaik. Yang kemarin sempat dilarikan ke rumahsakit, sudah diperbolehkan kembali ke penampungan sementara.

Pihak Imigrasi dan Departemen Luar Negeri sudan mengunjungi mereka. Belum diketahui apakah mereka akan dideportasi ke negara masing-masing atau ke negara tujuan pelarian mereka.

Pihak TNI AL Sabang memberikan pengawalan ketat di lokasi penampungan. Beberapa wartawan yang hendak memotret dari jauh dihalau tentara. [dzie]

Ratusan Manusia Perahu Terdampar di Sabang

SABANG - Seratus sembilan puluh tiga manusia perahu berkebangsaan Burma dan Bangladesh yang melarikan diri dari negaranya terdampar di perairan Pulo Rondo, pulau paling barat Indonesia, Selasa (7/1). Saat ditemukan nelayan Sabang, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan dan dehidrasi. Akibatnya 80 di antara mereka harus dirawat di Rumah Sakit Umum Sabang dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Sabang.

Wakil Walikota Sabang Islamuddin kepada acehkita.com mengatakan, manusia perahu ditemukan seorang nelayan Sabang yang sedang mencari ikan. Melihat ada kapal berukuran 3x10 meter yang dipenuhi manusia, dia melaporkan temuan itu kepada Panglima Laot dan segera mendapat bantuan. Bersama tim Radio Antar-Penduduk Indonesia dan pasukan TNI Angkatan Laut, para nelayan menolong mereka dengan menarik perahu merapat ke dermaga Pangkalan TNI AL.

"Kondisi mereka menyedihkan. Mereka terapung-apung di laut dengan kondisi tidak ada makanan dan minuman. Perahu yang mereka tumpangi tidak bermesin dan hanya mengandalkan arah angin," kata Islamuddin.

Pemerintah Kota Sabang akan menampung mereka sampai ada penanganan dari pihak Imigrasi. Selama dikarantina, Pemko Sabang akan menyediakan makanan sekadarnya. "Pihak Imigrasi sudah menghubungi IOM --International Organization for Migration," ujarnya.

Dia mengaku belum mengetahui tujuan manusia perahu berkebangsaan Burma dan Bangla itu. "Kita kesulitan berkomunikasi karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris," lanjutnya.

Kepala Kepolisian Sabang AKBP Imam Tabroni menyebutkan, mereka berencana ke Malaysia untuk mencari suaka politik. Tapi, mereka malah terdampar di Sabang.

Burma atau Myanmar merupakan negara yang dipimpin Junta Militer. Tahun lalu, banyak pendemo yang menjadi korban dalam aksi menentang Junta yang dipimpin para biksu. Iklim politik di negara itu belum stabil. Disebut-sebut, mereka merupakan pelarian politik.

Hari ini, kondisi imigran Burma dan Bangla mulai membaik. Yang kemarin sempat dilarikan ke rumahsakit, sudah diperbolehkan kembali ke penampungan sementara.

Pihak Imigrasi dan Departemen Luar Negeri sudan mengunjungi mereka. Belum diketahui apakah mereka akan dideportasi ke negara masing-masing atau ke negara tujuan pelarian mereka.

Pihak TNI AL Sabang memberikan pengawalan ketat di lokasi penampungan. Beberapa wartawan yang hendak memotret dari jauh dihalau tentara. [dzie]

Senin, Januari 05, 2009

Portal Foto Aceh Diluncurkan

Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar meluncurkan portal foto berita Aceh Image, Senin (5/1) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Peluncuran portal yang beralamat di www.acehimage.com diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah wartawan yang dinilai berperan penting dalam memberitakan konflik Aceh, tsunami, dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami.

Portal Aceh Image digagas oleh Abdul Kadir Jailani, pewarta foto yang bekerja untuk Harian Aceh Independen. Pria jangkung yang akrab disapa AK ini telah jauh-jauh hari menyiapkan portal ini. Pada mulanya, usaha AK Jailani ini dianggap kawan-kawannya sesama jurnalis dan pewarta foto hanya main-main. Tapi, portal yang digagas itu diupayakan serius. Kini, situs yang berwarna latar hitam itu telah dipenuhi iklan-iklan.

Selamat buat AK Jailani dan Aceh Image.

Pusat Gempa di Laut Pulau Nikobar, India

Gempa yang mengguncang Aceh pada pukul 03.24 am berpusat di laut Pulau Nikobar, India, pada koordinat 6,306 derjat Lintang Utara dan 94,133 derjat Bujur Timur.

Badan Meteorologi dan Geofisika Amerika Serikat (USGS) mencatat, gempa terjadi pada pukul 03.22.57 am. Gempa berkekuatan 5.3 pada Skala Richter. Pusat gempa di laut dengan kedalaman 67,2 kilometer atau 41,8 mil.

Gempa Goyang Banda Aceh

Jelang Subuh, pada pukul 03.24 a.m. gempa mengguncang Banda Aceh, Senin (05/01). Saya belum tahu berapa skala richter gempa yang berlangsung hampir 30 detik dan membuat saya terbangun. Atap rumah terdengar berbunyi. Sekarang gempanya sudah berhenti.

Saya menulis blog ini beberapa saat setelah gempa berlalu dan saya berharap gempa tak terjadi lagi. Apalagi kemarin pagi, gempa berkekuatan 7.6 SR mengguncang Manokwari, Papua Barat. Kasihan, banyak rumah yang hancur, termasuk rumah sakit. Semoga gempa Aceh tadi tidak ada kerusakan dan korban jiwa.

Ini merupakan gempa kedua di Aceh pada pembukaan tahun 2009. Pada tahun 2004, gempa berkekuatan 8,9 SR menyebabkan tsunami dan menyebabkan hampir 170 ribu orang meninggal.

Radzie
5 January 2009
03.38 am

Sabtu, November 22, 2008

AJI Banda Aceh Dirikan Sekolah Jurnalistik

Oleh FAKHRURRADZIE GADE

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh mendirikan sekolah jurnalistik pertama di Aceh yang dinamakan Muharram Journalism College (MJC). Muharram College membuka tiga kelas, yaitu media cetak, radio, dan televisi. Sebanyak 60 mahasiswa telah dinyatakan lulus untuk mengikuti ketiga program pendidikan itu.Muharram College diresmikan, Sabtu (22/11), oleh Debra Bucher, perwakilan Development and Peace (D&P), sebuah organisasi non-pemerintah asal Kanada yang terlibat dalam memulihkan kembali Aceh pascatsunami, bersama Hj Nur Asiah, ibunda (alm) Muharram M. Nur, mantan ketua AJI Banda Aceh periode 2002-2004.
Rektor Muharram College Maimun Saleh mengatakan, sekolah ini lahir sebagai bentuk kepedulian AJI Kota Banda Aceh terhadap peningkatan mutu jurnalis di Aceh. Apalagi, selama tiga tahun terakhir ini AJI berkonsentrasi dalam pengembangan kapasitas jurnalis dan pekerja pers kampus.
“Sekolah ini hanyalah upaya untuk mensentralkan dan mengintensifkan metode pembelajaran. Peserta tak hanya dibahani dengan teori, tapi juga akan dimaksimalkan dengan praktik lapangan,” kata Maimun Saleh yang juga Sekretaris AJI.
Muharram College membuka tiga jurusan, yaitu Jurnalisme Cetak, Jurnalisme Radio, dan Jurnalisme Televisi. Bagi mahasiswa kelas cetak, Muharram College menyediakan fasilitas laboratorium. Di sini mereka bisa belajar bagaimana menulis dan mengolah berita, dan bagaimana mengelola newsroom. Sementara untuk kelas radio dan televisi, Muharram College menyediakan fasilitas studio.
“Jadi, setelah mereka memperoleh teori dari ruang belajar, mereka bisa langsung praktik bagaimana sesungguhnya news gathering dan mengelola media. Ini adalah upaya regenerasi yang dilakukan AJI,” ujar wartawan Majalah ACEHKINI itu.
Ketua AJI Kota Banda Aceh Muhammad Hamzah mengatakan, Muharram College bertujuan untuk mendidik jurnalis muda yang professional dan bertanggungjawab. Sehingga berita-berita yang disajikan oleh media massa kepada publik menjadi semakin berkualitas. Apalagi selama ini dirasakan adanya kesulitan regenerasi, terutama di level penulis dan redaktur.
Dia menambahkan, Muharram College terbuka bagi siapa saja. Sebanyak 60 mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi terdiri atas mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, pegiat pers kampus, dan jurnalis pemula. “Kita berharap setelah mereka belajar selama enam bulan di sini, bisa menyajikan informasi yang benar, akurat, dan jujur kepada publik,” kata Muhammad Hamzah.
Muharram College berasal dari nama mantan Ketua AJI Banda Aceh yang menjadi korban dalam musibah tsunami akhir 2004 silam, yaitu Muharram M. Nur. Yang bersangkutan, usai gempa menggoyang Aceh pada 26 Desember 2004 berusaha mengabadikan penjara Kajhu yang hancur. Tak berapa lama usai gempa, tsunami menerjang Aceh dan merenggut jiwa ratusan ribu warga. Muharram salah satu dari 27 jurnalis yang menjadi korban ganasnya gelombang gergasi di pagi Ahad itu.
Semasa hidupnya, Muharram yang bekerja untuk Tabloid Kontras, dikenal sebagai jurnalis handal, profesional, berani, dan bertanggungjawab. “Hari ini, Aliansi Jurnalis Independen mengabadikan nama beliau menjadi nama kampus, guna meneruskan perjuangannya dalam menggapai cita-cita untuk mencetak para jurnalis bermutu dan profesional,” ujar Hamzah.
Sementara itu, Koordinator Tsunami Response Development and Peace Debra Bucher, menekankan pentingnya peran jurnalis saat Aceh masih dalam masa transisi ini. Menurutnya, media memainkan peran besar dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan persamaan gender di Aceh.
“Media akan memberikan kekuatan yang besar untuk membentuk cara kita berpikir dan masalah yang kita pikirkan. Untuk alasan ini, media mempunya peran penting bagi Aceh masa kini,” kata Debra.
Karena itu, kata Debra, saat AJI Banda Aceh menyatakan rencana pembentukan sekolah untuk mengkader jurnalis bermutu di Aceh, D&P langsung menyatakan kesetujuannya. “Sekolah ini akan memberikan kepada wartawan dan mahasiswa untuk memperkuat pengertian mereka dan kapasitasnya dalam mendukung perdamaian abadi, pengormatan terhadap HAM, dan persamaan gender. AJI percaya bahwa ketiga hal itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi yang mereka miliki,” ujarnya.
Debra menambahkan, banyak jurnalis di Aceh yang tidak memiliki akses untuk pendidikan secara formal dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas jurnalistiknya. Kesulitan akses ini berimplikasi pada mutu jurnalis dan kesulitan regenerasi. “Ini mengakibatkan perdamaian abadi, penghormatan terhadap HAM, dan persamaan gender seolah-olah terlupakan oleh media di Aceh,” kata dia.
Anggota Dewan Pers Bekti Nugroh0 dalam sambutannya mengatakan, AJI Banda Aceh telah mendahului Dewan Pers dalam mendirikan sekolah jurnalistik. “Sebenarnya, Dewan Pers sejak setahun lalu berencana mendirikan sekolah jurnalistik, namun terkendala dengan dana. Tapi AJI Banda Aceh telah mendahuluinya,” kata Bekti. Dia berharap, sekolah ini bisa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis di Aceh. [dzie]

Selasa, November 18, 2008

Wartawan Ikut Pelatihan "Ngeblog"

Oleh HARI TEGUH PATRIA
Serambi Indonesia

Sejumlah wartawan mengikuti pelatihan blogging gratis. Kegiatan itu diselenggarakan di Laboraturium Komputer Fakultas Ekonomi (FE) Unsyiah, Darussalam, Sabtu (15/11).Pelatihan ini difasilitasi Information Technology Community (ITC) FE Unsyiah, dengan pemateri Kusnandar Z, pegiat IT di Banda Aceh.
Dalam pelatihan tersebut, para wartawan diperkenalkan membuat blog atau website pribadi. Selain itu dituntun cara mengelola blog dengan baik.
Alaidin Ikrami, wartawan lepas di Banda Aceh mengatakan, pelatihan ini membantu meningkatkan wawasan wartawan di bidang media digital. "Saya menjadi lebih mahir dalam mendesain dan mengelola blog, agar dapat menarik minat pengunjung untuk membaca tulisan yang disiarkan. Keterampilan ini membangkitkan semangat dan meningkatkan kemampuan saya dalam menulis," kata pria tambun yang akrab dipanggil Didin ini.
Ditambahkan, dirinya membuat blog pribadi karena ingin menceritakan suatu peristiwa dengan pendekatan lebih personal. Kadang, tulisan itu tidak dapat dimuat lewat media main stream. "Yah, bisa dibilang behind the scene dari suatu peristiwa lah," katanya.
Selain wartawan, ITC FE juga memberikan pelatihan gratis bagi pengurus OSIS dari 5 SMA di Banda Aceh. Kegiatan itu dilaksanakan setiap Minggu. Dengan pelatihan ini, diharapkan OSIS dapat memberikan informasi informasi berkaitan kegiatan sekolah yang dilakukan.
"Sebenarnya sudah 15 SMA di Banda Aceh yang kami undang mengikuti pelatihan ini. Namun, hanya lima SMA yang mengkonfirmasi keikutsertaannya. Perkembangan mereka akan terus dimonitor. Yang teraktif akan kami berikan nama domain dan hosting gratis selama setahun," kata Iskandarsyah Madjid Phd, Kepala Lab Komputer FE Unsyiah, didampingi Kusnadar. Menurut dia, pelatihan pelatihan seperti ini merupakan komitmen ITC FE untuk memajukan bidang TI di Aceh.

Sementara itu, pelatihan sejenis juga dilangsungkan Aceh Blogger. Komunitas ini memanfaatkan momentum Aceh Blogger Day untuk mengelar workshop blogging gratis bagi pelajar SMA. Kegiatan itu dilaksanakan di Laboratorium komputer Kandatel Telkom Aceh, Banda Aceh, Sabtu Minggu (15 16/11) lalu.
Fadli Hasan selaku ketua pelaksana mengatakan, workshop blogging
gratis se SMU Banda Aceh menggunakan tema 'Education for Tomorrow'. Para pelajar diperkenalkan blog, membuat akun blog hingga mengelola blog.(tri)

Minggu, Oktober 05, 2008

Hasan Tiro: Semua Ingin Seperti Aceh


Hasan Tiro: Semua ingin seperti aceh

By: yuswardi a. suud

Deklarator gerakan aceh merdeka hasan tiro terharu saat ditanya tentang pesan khusus kepada rakyat aceh. Suasana itu tergambar saat acehkita.com/acehkini bersama dua wartawan dari aceh menemuinya di selangor, darul ehsan, malaysia, minggu (5/10) sore.

"rakyat aceh mesti tahu sejarah,"ujar hasan tiro dengan suara terbata-bata. Sebab, menurutnya, tanpa itu aceh tidak mungkin menjalin hubungan dengan dunia luar.

Selengkapnya silakan kunjungi www.acehkita.com

Sent from my phone using trutap


Wali pulang


Sudah di malaysia

Sent from my phone using trutap


Selasa, Desember 04, 2007

Perayaan Ulang Tahun GAM di Aceh


GAM memperingati Milad ke-31 yang jatuh pada Selasa (4/12) secara sederhana. Di beberapa tempat, anggota GAM dan KPA menggelar doa bersama, kenduri, dan menyantuni anak yatim korban konflik. Gubernur Irwandi Yusuf ikut hadir dalam peringatan milad di Indrapuri.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperingati Milad ke-31 yang jatuh pada Selasa (4/12) secara sederhana. Di beberapa tempat, anggota GAM dan Komite Peralihan Aceh (KPA) menggelar doa bersama, kenduri, dan menyantuni anak yatim korban konflik. Gubernur Irwandi Yusuf ikut hadir dalam peringatan milad di Indrapuri.

Peringatan Milad GAM di Aceh Besar dipusatkan di kompleks makam pahlawan nasional, Teungku Chik di Tiro, di Desa Meureue, Kecamatan Indrapuri. Selain itu, peringatan milad juga dilakukan anggota GAM daerah II Cot Keu-eueng, yang dipusatkan di kompleks makam Teungku Gle Iniem di Desa Krueng Kale, Kemukiman Siem, Kecamatan Darussalam. Peringatan serupa juga digelar di kawasan Lhoknga.

Di Kompleks Makam Teungku Chik di Tiro, anggota KPA dan GAM menggelar doa bersama yang dipimpin Teungku Syekh Ahmad, dan kenduri rakyat, yang dihadiri ratusan warga di sekitar lokasi peringatan.

”Ini doa bersama untuk mengenang kawan-kawan seperjuangan yang telah lebih dulu mendahului kita. Milad GAM kali ini bertujuan untuk menjaga perdamaian, bukan seperti milad sebelumnya yang diperingati dengan upacara militer dan pengibaran bendera. Hari ini, tidak satu pun bendera kita kibarkan,” kata Saifuddin bin Yahya, Wakil Ketua KPA Aceh Besar, kepada wartawan sesaat sebelum doa bersama digelar.

Dia menambahkan, peringatan milad ke-31 ini juga diisi dengan menyantuni 400 anak yatim piatu korban konflik. Per anak yatim mendapat santunan Rp150.000. Untuk kenduri, mereka menyembelih 10 ekor lembu.

Saifuddin menambahkan, peringatan milad GAM tidak mempengaruhi proses perdamaian yang sedang berlangsung. KPA juga sudah memberitahukan jauh-jauh hari peringatan ulang tahun ini kepada pihak berwenang. Bahkan, mereka menyebarkan 5.000 undangan kepada segenap lapisan masyarakat.

Di antara tamu yang diundang, termasuk Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS hingga jajaran aparat keamanan di tingkat kecamatan. Di ranah sipil, KPA mengundang Gubernur Irwandi Yusuf hingga camat setempat. “Kami juga mengundang beberapa petinggi GAM, seperti mantan Juru Bicara GAM Sofyan Dawood,” kata Saifuddin.

Gubernur Irwandi Yusuf termasuk petinggi daerah yang datang pada peringatan milad GAM di Desa Meureue sekitar pukul 13.00 WIB. Irwandi mengatakan, peringatan milad GAM tidak bertentangan dengan hukum dan tidak perlu dipersoalkan.

“Silakan saja adakan, dan milad ini tidak bertentangan dengan apa pun,” kata Irwandi kepada wartawan. “Saya datang ke sini sebagai masyarakat biasa. Sebagai gubernur juga saya punya hak menghadiri acara kerakyatan seperti ini. Tidak ada persoalan. Bahkan di rombongan saya juga ada polisi, BIN, TNI.”

Irwandi datang dengan mengenakan baju kemeja merah dipadu celana hitam. Irwandi larut dalam kenduri rakyat itu. Usai salat Dhuhur, Irwandi menyempatkan diri berziarah ke Makam Teungku Chik di Tiro dan membasuh muka dengan air yang ada dalam guci di kompleks makam tersebut. Usai berziarah dan berbincang dengan petinggi GAM Aceh Rayeuk Muharram dan masyarakat setempat, Irwandi kembali ke Banda Aceh.

Selain Irwandi, tampak pula Ketua Badan Reintegrasi Damai Aceh Nur Djuli, bekas perunding GAM Amni bin Ahmad Marzuki, dan mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk Muharram.

Yusri, 30 tahun, mantan kombatan GAM Indrapuri, mengaku senang bisa memperingati milad secara leluasa di masa damai ini. “Kami memperingati milad tanpa senjata, dan atribut GAM, tapi saya merasa sangat senang karena bisa memperingati milad secara leluasa. Tidak ada perasaan was-was,” kata Yusri kepada acehkita.com.

Mantan kombatan yang pernah ditangkap pada tahun 2000 di kawasan Blang Bintang Aceh Besar ini menambahkan, peringatan milad tahun ini diperingati dengan sederhana. Mereka telah mendapat instruksi dari Panglima GAM Muzakkir Manaf untuk tidak mengibarkan bendera GAM dan upacara militer, karena bisa mengganggu proses perdamaian.

Peringatan milad sangat penting bagi Yusri untuk mengenang rekan-rekan seperjuangannya yang meninggal dalam perang selama tiga dekade. “Saya terharu kalau mengingat teman-teman saya yang telah meninggal. Hari ini, kami mengirim doa untuk mereka,” kata Yusri yang bergabung dengan GAM pada tahun 2000 ini.

Hal senada juga dikemukakan mantan Juru Bicara GAM Aceh Besar Teungku Muchsalmina. Dia menyebutkan, momentum milad digunakan anggota GAM dan KPA untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan mereka yang sudah meninggal.

“Sebagai masyarakat Aceh, kami harus meneruskan perjuangan mereka dengan cara menjaga dan melaksanakan MoU Helsinki dengan baik, agar perjuangan mereka tidak sia-sia,” kata Muchsalmina saat ditemui usai mengikuti peringatan milad di Gle Iniem, Desa Krueng Kale, Kecamatan Darussalam.

Seperti halnya di Desa Meureue, Indrapuri, peringatan milad di Gle Iniem juga diisi dengan kenduri, doa bersama, dan menyantuni sekitar 250 anak yatim korban konflik. Teungku Muhammad Yatim, ketua panitia milad GAM Daerah II, kepada situs ini mengatakan, momentum milad ini juga digunakan KPA daerah II untuk meresmikan kantor KPA Sagoe Syiah Kuala yang berpusat di Lingke.

Secara umum, kondisi Aceh aman, kendati banyak pihak di Jakarta yang khawatir GAM akan mengibarkan bendera bulan bintang pada hari jadinya. Tidak ada insiden apa pun pada saat peringatan milad.

Pantauan acehkita.com di dua kecamatan basis GAM, yaitu Cot Keu-eueng, Kecamatan Kuta Baro, dan Desa Meureue, Kecamatan Indrapuri, warga menjalankan aktivitasnya secara normal. Di pasar Cot Keu-eueng, pemilik toko berjualan seperti biasa. Tidak ada raut ketakutan dan kecurigaan saat ada pendatang yang masuk ke wilayah itu.

Sementara itu, personel KPA Kota Sabang juga memperingati milad dengan doa bersama dan kenduri untuk anak yatim yang dipusatkan di kantor KPA yang ada di Kota Sabang. [efmg]

Senin, Desember 03, 2007

Penderita Hydrochepalus Butuh Bantuan


ACEH BARAT - Zulaikha, bayi berusia 12 bulan yang berasal dari keluarga korban tsunami menderita hydrochepalus (penumpukan cairan dalam otak) sejak lahir. Anak pertama dari Syarifah dan Bukairi ini sangat membutuhkan bantuan agar terbebas dari penyakit pembesaran kepala yang dideritanya.

Syarifah, ibu Zulaikha, saat ditemui wartawan di rumahnya di Desa Suak Geudeubang, Kecamatan Suak Timah, Aceh Barat, mengatakan, pernah berusaha mengobati sang buah hati ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, atas bantuan sebuah NGO asing yang menjalankan misi kemanusiaan di desanya.

Namun, Syarifah harus kecewa karena anaknya tidak bisa diobati. Menurut dokter, kepala Zulaikha tidak bisa dioperasi karena penyakit itu mengganggu saraf otak dan mata.

“Tidak bisa diobati, karena penyakit itu sudah mengenai saraf otak dan matanya,” kata Syarifah, Jumat (30/11) sore. “Kalau pun dioperasi, anak saya akan mengalami kebutaan atau malah gila.”

Syarifah mengaku sudah mengetahui tanda-tanda anaknya bakal menderita penyakit hydrochepalus saat memeriksa kondisi kandungan ke dokter. Akibatnya, Syarifah harus menjalani operasi caesar saat melahirkan Zulaikha. “Saya pasrah saja, karena itu memang kehendak Allah,” kata Syarifah sambil mengusap matanya.

Saat wartawan menyambangi rumah Syarifah, Zulaikha tampak ceria, seperti bocah normal lain. Namun, karena kepalanya yang membesar menyebabkan Zulaikha susah bergerak. Syarifah yang menggendong Zulaikha, berkali-kali harus menyangga kepala buah hatinya.

Zulaikha merupakan anak pertama pasangan Bukairi dan Syarifah, korban tsunami. Pasangan ini berasal dari keluarga miskin. Suaminya sudah tidak lagi bekerja sebagai penderes getah akibat didera komplikasi penyakit, setelah banyak tertelan air laut saat tsunami.

Syarifah dan Bukairi sangat berharap sang buah hatinya terbebas dari penderitannya. Namun, kehidupan ekonomi yang seret menyebabkan pasangan ini pasrah. “Kami sangat mengharapkan bantuan demi kesembuhan anak kami,” kata Syarifah. [efmg]

Minggu, Maret 04, 2007

Korban Tsunami Lahirkan Bayi Kembar Tiga

DARMI bin Teungku Cut Haji tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur, setelah istrinya melahirkan tiga bayi sekaligus. Dia mengaku senang, karena ketiga bayi yang baru saja lahir itu bisa menjadi ganti ketiga anak perempuannya yang meninggal dalam bencana tsunami 26 Desember 2004 silam.

"Saya sangat senang sekali," kata Dami, 44 tahun, saat saya temui di ruang kerjanya di Banda Aceh, Rabu (28/2).

Kendati proses persalinan berlangsung normal, ketiga bayi perempuan itu kini masih berada dalam perawatan medis di Rumah Sakit Permata Hati Banda Aceh. Pasalnya, ketiga bayi itu mengalami kekurangan berat badan. Masing-masing mempunyai berat badan 1,1 kilogram, 1,5 kg, dan 1,6 kilogram saat lahir. Ketiga mereka masih dirawat di dalam inkubator di RS Permata Hati.

Darmi berkisah, saat tsunami yang memporak-porandakan Aceh pada 26 Desember 2004 silam, ketiga anak perempuannya meninggal dunia. Dia masih teringat saat seorang anak yang lepas dari tangannya saat berusaha diselamatkan.

"Anak yang ada di pegangan saya lepas digulung air tsunami. Saya juga sempat tergulung. Saya berusaha meraih kembali, tapi tidak berhasil," kenang Darmi.

Darmi sendiri mengalami luka serius akibat bencana yang menelan tak kurang dari 160.000 jiwa itu.

Setelah sempat hidup sebagai duda, pada 22 September 2005 silam, Darmi menikahi Mariati, 29 tahun, di Desa Lambaro Kaphe, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, hingga kemudian dikaruniai tiga bayi sekaligus.

"Saya senang sekali. Tiga anak perempuan saya yang meninggal, kini diganti dengan tiga anak perempuan lainnya," sebut Darmi, girang.

Ketiga anak yang baru lahir pada Rabu (22/2) lalu itu diberi nama: Nafara Ulfa, Khairun Nisa, dan Asmaul Husna. Nama anaknya yang Nafara Ulfa merupakan gabungan dari dua anaknya yang meninggal dalam musibah tsunami: Nafara Zika (5 tahun), Munira Ulfa (10), dan Rizki Diana Putri (11).

Mariati, istri Darmi, juga mengaku senang dengan kelahiran tiga putrinya sekaligus. "Saya senang. Ini bisa menjadi ganti bagi anak abang (suami)," kata Mariati sambil menyusui salah satu buah hatinya. "Semoga mereka selamat semuanya."

Mariati masih di RS Permata Hati, menemani dan menyusui ketiga buah hatinya yang masih kecil-kecil tersebut. Ini merupakan anak pertama Mariati. ***

NB. Cerita tentang ini telah dipublikasikan di acehkita.com dan The Associated Press (28.02.07)

Selasa, Maret 14, 2006

Pieter Feith: Pemerintah Harus Bubarkan Kelompok Ilegal

Reporter: Fakhrurradzie

Aceh Monitoring Mission akan mengakhiri tugasnya pada 15 Juni 2006 ini. Pemerintah Indonesia menegaskan, perpanjangan misi AMM untuk memantau proses pergantian perundang-undangan dan pemilihan kepala pemerintahan (Pilkada) yang juga diharapkan bisa digelar pada Juni ini.

Banyak persoalan yang telah ditangani AMM selama berada di Aceh sejak 15 September 2005 lalu. Mulai tahap pemusnahan senjata, relokasi pasukan TNI dan Polri non-organik, dan masalah reintegrasi bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. AMM berjanji akan menyelesaikan mandatnya sebelum meninggalkan Aceh.

“Kami akan berusaha menyelesaikan isu atau setiap masalah,” kata Ketua AMM Pieter Feith.

Pieter Feith juga menyatakan, dengan personel yang berjumlah 85 orang yang tersisa di Aceh, mereka akan memantau proses pembahasan Rancangan Undang Undang Pemerintahan Aceh dan akan memantau proses pelaksanaan Pilkada. Setelah RUU PA disahkan menjadi UU, maka Gerakan Aceh Merdeka dan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) diharuskan mengganti nama. Juga, Pemerintah diminta membubarkan kelompok ilegal atau milisi sebelum AMM meninggalkan Aceh.

“AMM meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan konfirmasi tertulis, tidak ada lagi kelompok ilegal yang eksis di Aceh. Pemerintah Indoesia setuju dan akan diberikan sebelum AMM pergi,” lanjutnya.

Kepada Fakhrurradzie dari acehkita.com yang menemuinya di Markas Besar AMM di Banda Aceh, Senin (13/3), Pieter Feith berbicara panjang lebar mengenai mandat AMM yang belum selesai dilaksanakan, hingga Insiden Peudawa, Aceh Timur, yang menurutnya melanggar hak asasi manusia (HAM). Berikut perikannya.

Apa saja yang telah berhasil dikerjakan selama enam bulan AMM berada di Aceh?

Kami melihat suatu perkembangan yang sangat bagus telah dihasilkan dalam perdamaian Aceh. Kami telah menyelesaikan tugas-tugas militer, yaitu proses decommissioning dan relokasi TNI/Polri non-organik. Untuk proses reintegrasi, sedang berlangsung. Kita melihat ada dana yang sudah tersedia. Kita tahu ada satu struktur yang namanya Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang dibentuk oleh Pemerintah dan GAM terlibat di dalamnya. Dalam BRA kita bisa mengharapkan kedua belah pihak akan membuat suatu kontak langsung dan dialog langsung membahas masalah program reintegrasi, seperti kelompok penerima bantuan.

AMM tetap menfasilitasi, tapi kita harap kedua belah pihak tetap menyelesaikan isu-isu berhubungan dengan nota-nota kesepakatan, tanpa harus adanya penengah dari AMM. Keduanya bisa kontak langsung. Pengamatan kita, amat positif belakangan ini.
Bagaimana dengan kasus amnesti yang masih bersengketa?
Kita masih punya tugas itu. Kami berharap kedua belah pihak mampu membangun suatu kontak, dialog secara langsung, untuk bahas kasus amnesti yang bersengketa. Karena ada beberapa tahanan politik yang masih ditahan menurut GAM, dan belum mendapatkan amnesti.

Apakah AMM memantau proses pembahasan RUU PA?
Proses RUU PA terus dipantau selama ini. Dalam MoU disebutkan harus diselesaikan akhir Maret 2006. Tapi, dalam hal ini AMM amat menghargai kerja parlemen nasional yang sedang membahas RUU PA. Kalau lebih banyak waktu untuk mengesahkan ini, itu memungkinkan. Yang jelas, RUU PA harus sesuai dengan UUD 45 dan Nota Kesepakatan (MoU).

Kami berharap Pilkada bisa selesai selama AMM masih ada di sini. Kedengaran ambisius memang, tapi suatu usaha yang keras tetap harus diupayakan untuk merealisasikan hal ini. Kami akan memberikan laporan kepada Uni Eropa dan ASEAN. Saya juga membuat laporan sendiri terhadap apa yang berlangsung. Penilaian itu juga diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan GAM secara tertutup.

Bagaimana dengan tugas AMM yang belum selesai?

Menurut saya, tidak ada tugas yang tidak harus diselesaikan. Kami sudah mendiskusikan dengan Gubernur Aceh, semua isu yang masih tertunda harus diselesaikan, seperti kasus amnesti harus diselesaikan sebelum kami pergi. Ini untuk mengurangi terjadinya konflik baru.

Bagaimana mekanisme penyelesaian beberapa kasus yang tertunda setelah AMM meninggalkan Aceh?
Kami akan berusaha menyelesaikan isu atau setiap masalah. Secara pribadi, saya masih bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, hanya saja setelah kami pergi, tidak ada mandat yang resmi.

Selama bertugas, apakah AMM menangani kasus yang mengindikasi melanggar MoU?

Masalah di Peudawa misalnya, diselidiki oleh polisi dan pemerintah. Kami telah menerima laporan dan melakukan investigasi. Kasus di Blang Pidie (penyerbuan kantor SIRA) masih ada penyelidikan lebih lanjut. Jika ada kasus, akan kita minta kedua belah pihak untuk mengatasi sama-sama.

Apakah AMM bisa menyelesaikan tugas di Aceh selama tiga bulan lagi?
Ini sangat tergantung kepada kerjasama kedua belah pihak. Tapi, penyelesaian tugas-tugas AMM yang tersisa, kelihatannya bisa diselesaikan. Masalah program reintegrasi adalah program yang kontinu, akan terus dilaksanakan, bahkan setelah AMM pergi.

Bagaimana dengan organisasi SIRA dan GAM selanjutnya?

Saya menjelaskan kepada SIRA harus mengubah nama dan misinya. Saya juga mengadakan diskusi yang sama dengan GAM. Saya bilang kepada Gubernur bahwa, kalau RUU PA sudah disahkan, GAM dan SIRA harus mengganti nama dan profilnya. Juga menghapuskan referensi yang mengkaitkan masa lalu, contohnya dengan kata refendum. Itu bukan kata yang sesuai untuk nama suatu organisasi di Aceh.

Untuk GAM, kata ‘merdeka’ juga harus dihilangkan, karena tidak harmonis dengan MoU. Untuk itu, saya memastikan kepada GAM, ketika RUU-PA disahkan, semua referensi yang menyangkut kata merdeka dan masa lalu harus dihapuskan. Mereka harus meneruskan perjuangan mereka dengan nama yang lain.

Bagaimana dengan pembubaran kelompok ilegal atau milisi yang ada di Blang Pidie, Takengon, atau di sejumlah tempat lainnya?
Pemerintah Indonesia telah bersedia menangani kasus ini. Dalam MoU disebutkan, Pemerintah Indonesia harus memastikan tidak ada kelompok-kelompok ilegal di Aceh. AMM meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan konfirmasi tertulis, tidak ada lagi kelompok ilegal yang eksis di Aceh. Pemerintah Indnoesia setuju dan akan diberikan sebelum AMM pergi.

Apa kesan anda selama ini di Aceh?
Aceh adalah sebuah provinsi yang menarik di Indonesia. Saya terkesan dengan perdamaian di Aceh yang bisa cepat, rekonsiliasi antara TNI, Polisi dan mantan anggota GAM. Saya juga terkesan dengan warga Aceh untuk bangkit setelah tsunami dan konflik yang malanda Aceh. Saya senang dan terhormat berada di Aceh. Warga di sini juga telah menerima sebagai bagian dari NKRI, dengan beberapa otonomi tentunya. Saya yakin dengan kekayaan Aceh, akan memiliki masa depan yang baik. [dzie]

Minggu, Januari 22, 2006

BANK DATA
Sembilan Tengkorak Ditemukan di Bekas Pos Aparat


Radzie

Sejak Agustus 2005, acehkita.com mencatat, sembilan tengkorak manusia ditemukan di lahan yang pernah ditempati militer. Mayat yang ditemukan, umumnya masih bisa dikenali dari ciri-ciri khusus yang dimiliki korban semasa hidup. Tidak semua korban terlibat GAM.

Pascapenarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia non-organik dari Aceh, masyarakat gencar melakukan pencarian dan penggalian kuburan di bekas pos yang pernah ditempati militer.

Sejak Agustus 2005, acehkita.com mencatat telah sembilan tengkorak manusia ditemukan di lahan yang dulunya pernah ditempati militer yang sedang gencar mengeliminir kekuatan bersenjata gerilyawan. Mayat-mayat yang ditemukan itu, umumnya masih bisa dikenali dari ciri-ciri khusus yang dimiliki korban semasa hidup, atau dari pakaian yang dikenakan saat raib atau ditangkap. Mereka umumnya korban di masa pemberlakukan darurat militer dan sipil di bumi Serambi Mekkah ini.

Kerangka pertama ditemukan di Desa Lhok Merbo, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pada 20 November 2005. Di sana warga menemukan dua tengkorak, M Ihsan (12) dan Yasin (18). Kakak beradik ini ditangkap pada masa darurat militer diberlakukan di Aceh. Sejak penangkapan itu, tidak diketahui keberadaan hingga penemuan kuburan di bekas pos aparat.

Warga Desa Lhok Merbo sudah lama curiga ada kuburan di pos aparat. Namun, karena lahan itu masih ditempati pasukan, warga tidak berani membuktikan kecurigannya. Baru setelah pasukan TNI ditarik dari Aceh, seiring dengan pemusnahan senjata milik GAM, masyarakat berani menggali kuburan yang ada di sana. Tragisnya, warga menemukan dua kerangka dalam satu liang.

Pencarian dan penemuan korban di masa darurat tidak berhenti sampai di situ. Warga di desa lain di Aceh Utara, juga tergerak untuk mencari dan menggali kuburan di bekas pos aparat. Tidak sia-sia, mereka menemukan sejumlah kerangka korban.

Puncak penemuan tengkorak manusia ini terjadi pada bulan Januari 2006. Tercatat, enam kerangka manusia ditemukan di pembuka tahun ini.

Tidak semua korban yang ditemukan itu, merupakan orang yang terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kendati tidak dipungkiri beberapa korban merupakan bagian dari para gerilyawan.

“Dia bukan GAM!” kata Nur Asiah (50), ibu kandung Zulkifli Sarong (18), yang ditemukan di Desa Lueng Jalo, Kecamatan Paya Bakong, sambil menitikkan airmata, Rabu (4/1).

Menurut Nur Asiah, anaknya dinyatakan hilang setelah ditangkap pasukan pemerintah pada 10 Juli 2002 di salah satu warung kopi. Dia ditangkap bersama Rasyidin, warga Desa Serdang. Setelah ditangkap, Zulkifli dan Rasyidin dinaikkan ke dalam panser, dan lenyap!

Nur Asiah bisa mengenali anaknya dari pakaian dan dompet yang ditemukan di dalam liang bersama jenazah. Ciri-ciri itu, kata Nur Asiah, sesuai dengan pakaian yang dikenakan anaknya pada hari penangkapan.

“Itu anak saya. Saya tanda dari baju, celana dalam, dan gigi,” kata Nur Asiah, masih menangis.

Kasus penemuan mayat teranyar terjadi pada Selasa, 17 Januari lalu. Dan ini, ditemukan di Lhokseumawe. Delapan tengkorak sebelumnya ditemukan di Kabupaten Aceh Utara, sebuah wilayah yang paling gencar operasi militer. Warga Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, menemukan tengkorak di bekas pos yang dulunya ditempati pasukan TNI dari Yonif 121 di Cot Teubee, Desa Mane Kareueng.

Menurut informasi yang dihimpun situs ini, penemuan kerangka tersebut dilakukan ketika warga mencurigai di lokasi itu, sering terjadi tindak kekerasan. warga merasa yakin, di Cot Tubee, yang dulunya ada pos TNI, kerap ditanam mayat korban yang kala itu dicurigai sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

M Nurdin (45), salah seorang warga, mengaku yakin di Cot Teubee ada mayat yang dikuburkan usai dianiaya. “Kami merasa yakin lagi, ketika seorang anak yang sering bermain di bekas pos itu, mengatakan kepada ayahnya, orang TNI bilang ada ditanam mayat bernama si Manto,” ujar Nurdin. Manto yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Thaeb. Dia tak lain adik dari M Nurdin.

Setelah merasa yakin, pada pukul 15.00 WIB. Selasa (17/1), mereka lantas menggali tempat yang dicurigai adanya mayat. Untuk memastikan lokasi kuburan, sang anak yang memberikan informasi tadi, juga diajak serta.

“Anak itu ikut bersama kami dan menunjukkan ke arah belakang pos, di sebuah kebun kemiri tempat ditanamnya salah seorang anggota keluarga kami,” kata Nurdin kepada acehkita.com, di lokasi penggalian kuburan, Rabu (18/1).

Namun, setelah diindentifikasi, pihak keluarga memastikan bahwa jenazah itu bukan Manto.

Bagaimana tanggapan TNI atas penemuan mayat di bekas pos aparat?

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Supaidin AS mengatakan, penggalian kuburan harus ada izin pengadilan dan kepolisian, serta disaksikan aparat pemerintahan, agar tidak menimbulkan rekayasa.

“Tetapi jika penggalian itu untuk dikuburkan kembali, ya tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa,” kata Supiadin, menjawab pertanyaan wartawan usai upacara pemulangan 1.368 pasukan TNI di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Jumat (15/11) silam.

Menanggapi pengakuan Zaini dan Bukhari, yang mengaku yakin bahwa itu adalah kerangka anak mereka, menurut Supiadin, pengakuan tersebut sedikit aneh. “Kok begitu langsung bisa tahu itu jenazah anaknya. Sementara bentuknya sudah tidak karu-karuan," ujarnya.

Namun menanggapi kasus tewasnya dua warga yang diperkirakan pada tahun 2003 itu, Supiadin menyatakan, “Mungkin, ketika dia kembali dari pos itu setelah dipanggil, diculik sama pihak yang tak bertanggungjawab di jalan,” klaimnya.

"Anda tahu kan gimana situasi 2003 pasca-CoHA, di mana keadaan sangat kacau. Tapi setelah itu, dia tak pernah kembali. Kemudian diambil kesimpulan dia dibunuh oleh si pos itu,” lanjutnya.

Namun, menurutnya, bila kedua korban itu dibunuh oleh anggota TNI, sesuai dengan nota kesepahaman RI dan GAM, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum MoU semua harus dilupakan dan dihapus. “Kita akan tangani kasus pelanggaran HAM yang serius adalah pasca-MoU,” kilahnya.

"Kita harus pegang teguh itu dong, jangan lah meminta hak segala macam melebihi rakyat. TNI harus pegang GAM harus pegang. Mari kita hidup sama-sama, biar Aceh ini damai.”

Sekedar catatan, di masa pemberlakuan darurat militer, sejumlah organisasi non-pemerintah juga mengajukan keberatan dengan tindakan TNI yang menggali sendiri lokasi kuburan tanpa melibatkan Komnas HAM atau kepolisian.

Bisa Hilangkan Bukti
Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh menyatakan, penggalian kuburan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di bekas pos TNI oleh keluarga korban tanpa melibatkan kepolisian dan Komisi Nasional (Komnas) HAM, merupakan tindakan yang keliru. Alasannya, tindakan itu bisa menghilangkan barang bukti dugaan kejatahatan terhadap kemanusiaan di Aceh.

Untuk itu, KontraS Aceh menyatakan, menyesalkan sikap Komnas HAM dan Kepolisian Aceh yang membiarkan terjadinya penggalian kuburan korban konflik oleh keluarga korban dan masyarakat; mendesak Komnas HAM dan Kepolisian Aceh untuk menindaklanjuti temuan lokasi-lokasi kuburan korban konflik di Aceh an melakukan penggalian berdasarkan prosedur hukum; menghimbau kepada keluarga korban dan masyarakat yang menemukan kuburan korban konflik agar segera melaporkan kepada Komnas HAM dan pihak Kepolisian setempat.

Menurut KontraS Aceh, penemuan dan penggalian jenazah korban konflik bukan hanya terjadi di Aceh Utara, tapi juga di Aceh Tamiang, Aceh Besar, dan Pidie. Di Aceh Besar, penggalian dan evakuasi jenazah korban dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Di Aceh Tamiang, penggalian dan evakuasi dilakukan oleh keluarga korban dan masyarakat setempat, demikian juga di Aceh Utara dan Pidie. Umumnya, korban ditemukan sudah menjadi kerangka dan bahkan ada yang ditemukan tidak lengkap.

Di Aceh Utara dan Lhokseumawe, masyarakat mengikutsertakan Tim Aceh Monitoring Mission, Gerakan Aceh Merdeka, TNI (Koramil) dan Polisi (Polsek/Polres) untuk menyaksikan upaya penggalian itu. Jika tidak didampingi tim AMM, masyarakat tidak berani menggali kuburan.

Kendati telah ditemukan sembilan tengkorak korban konflik, Komnas HAM dan Kepolisian Aceh belum mengeluarkan statement dan kebijakan untuk menindaklanjuti temuan warga ini. Entah sampai kapan, Komnas HAM baru tergugah untuk menindaklanjuti temuan yang diduga merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh. [dzie]

Foto: Armia MA/acehkita.com

Minggu, Desember 18, 2005

Utusan Gedung Putih Kunjungi Aceh
Bantu Guru USD 14 Juta

Utusan Gedung Putih Kunjungi Aceh
Bantu Guru USD 14 Juta

Banda Aceh, acehkita.com. Utusan Khusus Gedung Putih, Andrew Natsios, mengunjungi sejumlah lokasi yang dilanda gempa dan tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, Minggu (18/12). Natsios datang didampingi Direktur USAID di Indonesia William Frej dan Kuasa Usaha Tetap Kedutaan Besar A.S. Lewis Amselem, serta Plt Gubernur Aceh Azwar Abubakar.

Dalam kunjungan untuk melihat perkembangan setahun pasca-bencana tsunami, Natsios mengunjungi sejumlah tempat, seperti Leupung, Masjid Rahmatullah, dan kuburan massal. Dia juga meresmikan proyek penampungan air yang didanai USAID di Desa Meunasah Bale.



Di kuburan massal, tamu dari negara Abang Sam itu mengheningkan cipta bagi para korban tsunami. Beberapa warga Lampuuk juga terlihat di sana. Beberapa ibu-ibu sempat menitikkan air mata saat memanjatkan doa mengenang korban dalam musibah raya itu.

“Saya senang, tapi sedih juga kalau mengingat masa lalu,” kata Ramlah (53), kepada acehkita.com.

Usai bedoa, para delegasi berdialog dengan tokoh masyarakat Kemukiman Lampuuk, Kecamatan Lhok Nga, di dalam Masjid Rahmatullah. Di sana, Natsios dan Gubernur Azwar Abubakar mendengarkan keluh-kesah warga. Natsios meminta masyarakat menyampaikan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan warga saat ini.

“Kami sangat membutuhkan perbaikan masjid. Karena dengan satu-satunya bangunan yang tersisa ini, kami terdorong untuk kembali ke kampung lagi,” kata Imam Masjid Rahmatullah.

Kepala Kemukiman Lampuuk, Haji Dahlan, meminta supaya pemerintah Amerika membantu mereka dalam pengadaan penerangan listrik. “Usai tsunami, penerangan listrik di sini tidak ada lagi. Karena itu kami sangat mengharapkan adanya penerangan listrik,” kata Haji Dahlan.

Beberapa ibu-ibu yang juga hadir dalam dialog itu, meminta supaya dibantu pengadaan pusat kesehatan.

Saat mengunjungi Lampuuk, Natsios juga meresmikan proyek penampungan air atau kolam. Dia berharap, kolam ini bisa digunakan untuk mengairi tanaman pertanian palawija yang ditanami warga. “Semoga dengan adanya kolam ini bisa digunakan untuk mengairi tanaman, supaya hasil produksi, semisal cabe, dan palawija lainnya, bisa lebih baik,” kata Natsios.

Kepada wartawan Natsios mengaku sangat senang melihat perkembangan masyarakat Lampuuk setahun pascatsunami. “Perkembangan cukup bagus, masyarakat sudah bersemangat. Kami senang bisa memberikan dukungan kepada masyarakat,” kata Natsios.

Natsios mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami untuk tidak mengorupsi bantuan kemanusiaan. “Jangan ada korupsi, kami tidak suka itu,” tegasnya.

Saat wartawan menanyakan tentang penilian masyarakat bahwa proses pemulihan Aceh pascabencana berjalan lambat, Natsios bisa memahaminya. “Wajar saja, karena mereka yang merasakan. Kami memahami perasaan masyarakat. Tapi kami terus berikan dukungan supaya mereka bangkit,” ujarnya lagi.

Pukul 15.00 WIB, bertempat di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala, Natsios akan menandatangani Nota Kesepahaman pemberian bantuan USD 14 juta atau setara Rp 140 miliar. Bantuan sebesar Rp 140 miliar itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru di Aceh.

Selain itu, Natsios juga akan membuka pameran bertajuk “Satu Tahun Kemudian”. Pameran itu akan menampilkan foto dan video untuk menggambarkan berbagai upaya pemulihan di wilayah-wilayah yang menerima bantuan langsung, pemberdayaan komunitas, pembangunan infrastruktur, serta pemerintahan lokal.

Pemerintah A.S. telah memberikan USD 400 juta untuk membantu upaya pemulihan dan rekonstruksi pascatsunami di Indonesia. Sementara sejumlah perusahaan dan warga negara Amerika telah menyumbangkan USD 1,4 miliar bagi upaya pemulihan dan rekonstruksi regional. [dzie]

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting