Tak Ada Musuh, Kawan pun Jadi

Kamis (25/11). Sekitar pukul 17.30 WIB, saya dikabari tentang seorang anggota Brimob tewas di Peudawa Aceh Timur. Saya menduga diserang kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, yang selama ini saling bermusuhan. Makanya, pertama sekali saya tidak terlalu merespons pesan yang hinggap ke telinga saya.

Sekitar pukul 17.18 WIB, saya mencoba memencet 12 digit nomor telepon seluler. Saya menghubungi Drs Ari Mulya Asnawi, jurubicara Koops TNI di Lhokseumawe. Tidak ada yang menyambut, telepon saya. “Mungkin masih shalat magrib,” batin saya, ketika melirik jam di telepon seluler.

Sepuluh menit kemudian, saya mencoba menghubungi kembali Ari Mulya. Kali ini tersambung. “Saya mau confirm masalah bentrokan bersenjata di Peudawa yang menewaskan satu anggota Brimob,” kata saya setelah memperkenalkan diri.

“Kita belum terima laporan. Dari Koops belum ada informasi yang masuk,” jawab Ari Mulya, bersahabat.

Saya kemudian dipersilakan menghubungi Komandan Kodim, Kapolres Aceh Timur dan Komandan Korem 011 Lilawangsa. “Pak Edi langsung nanti yang akan mengeluarkan statement,” kata jurubicara militer dari sipil itu. Edi yang dimaksud adalah Letkol TNI Edi Sulistiyadi, Komandan Satuan Tugas Penerangan Koops TNI di Lhokseumawe.

Gagang telepon saya letakkan, tak berapa lama setelah menyudahi pembicaraan dengan Ari Mulya. Saya lalu memencet 10 digit nomor yang tertera di ponsel saya. Orang yang dituju, Letkol Edi Sulistiyadi.

“Mungkin benar. Tapi, itu mungkin terjadi oleh pasukan yang bukan penugasan. Kan TNI ada yang organik dan ada juga yang penugasan,” kata Letkol Edi.

Pun begitu, dia tidak mau berkomentar banyak, tentang peristiwa ini. “Saya belum terima informasi yang jelas. Tapi itu bukan kewenangan saya. Coba aja, Mas tanyakan langsung ke Kapolres Aceh Timur atau Danrem Lilawangsa. Karena itu wilayah hukum mereka,” ujarnya kepada saya.

Keterangan dari sumber resmi, saya cukupkan. Apalagi, saya tidak mempunyai nomor kontak petinggi polisi dan militer di Aceh Timur. Saya memutuskan untuk tidak mengejar informasi ini ke petinggi militer dan polisi di Banda Aceh. Biarlah saya cukupkan dengan informasi yang saya dapatkan ini. “Nanti, jawaban yang saya terima, sama saja,” gumam saya, sebelum beranjak dari meja telepon.

Saya mencoba menulis berita ini. Beberapa informasi awal sudah saya dapatkan dari seorang kontributor di lapangan. Saya kesulitan menghubunginya. Signal telepon seluler di kawasan kejadian itu, tidak bagus. “Hanya dapat satu signal,” katanya. Makanya, dia memutuskan mengirim keterangan, melalui pesan pendek. Cukup membantu saya!

Mata saya terus memelototi layar computer. Terasa perih. “Detik belum naik,” saya bergumam. Tangan saya terus menari di tuts komputer, meracik laporan. Tak berapa lama, laporan itu kelar. “Selesai!” kata saya, ketika kembali menelepon kawan saya yang masih berada di lapangan. Kawan saya itu bertanya, “Bagaimana dengan media lain. Udah naik?” Saya memastikan kepadanya, bahwa berita dia yang pertama muncul di media cetak dan online. Dia senang, duga saya.

***

Terlepas dari kecepatan media dalam menyajikan berita, saya berpikir sejenak. Kembali saya teringat ungkapan Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen Endang Suwarya, ketika awal-awal pemberlakuan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah mengunjungi dan memberi briefing kepada ratusan prajurit TNI yang baru tiba di Banda Aceh, Pangdam mewanti-wanti. “Jangan bikin malu. Jangan ada saya dengar kalian bermusuhan dengan polisi,” katanya, bersemangat.

“Di Aceh, kejadian seperti itu, belum pernah terjadi. Kita kompak memburu GAM. Jangan nanti kalian yang memulai,” pesannya ketika itu.

Prajurit itu merupakan prajurit yang baru lulus. Saya melihat, mereka masih sangat muda. Itu adalah bagian dari penambahan pasukan ke Aceh. Bersama mereka juga terdapat prajurit yang sudah berumur, sekitar 30-an tahun. Belakangan saya tahu, mereka dipersiapkan menjadi Komandan Koramil di seluruh Aceh. Juga, akan ada program, mendatangkan 1000 personel TNI yang akan ditempatkan menjadi babinsa.

Kini, kata-kata wejangan Endang Suwarya, kembali terngiang di kepala saya. Prajurit Yon 111 Peudawa itu, bukan prajurit yang baru dilantik Pangdam. Bukan sama sekali.

Memang, saya pernah mendengar ada ketidakcocokan antara pasukan TNI dengan Brimob yang bertugas di lapangan. “Brimob jadi bulan-bulanan TNI,” seorang kawan saya, berkata.

Saat itu, saya tidak terlalu percaya, dengan omongan tadi. Pasalnya, belum ada bukti yang membenarkan pengakuan yang diberikan kawan saya itu. memang, saya sering mendengar, di daerah lain, seperti kejadian di Binjai Sumatera Utara, di Ambon, di Jakarta, yang terjadi clash antara pasukan TNI dengan Polisi. Tapi, saya tetap tidak percaya, karena di Aceh, belum pernah terjadi.

Peristiwa Kamis siang di penghujung November 2004 ini, mengubah persepsi saya. Lalu, kenapa sesame institusi negara mereka tidak akur? “Kita sesama saudara kandung saja, acap berkelahi,” saya menjawab kebimbangan saya sendiri.

Weleh-weleh! Tentunya pihak yang selama ini diburu TNI dan Polri, akan bersorak-sorai. [r]

Read more »

5 TAHUN TEWASNYA SANDERS THOENESFery Santoro Kisahkan Cerita Unik Selama Bersama GAM

JUM'AT (1/10) malam di ruang Rasamala Hotel Mandarin Oriental Jakarta, pukul 19.05 WIB. Belum ada tetamu yang hadir. Baru sekitar pukul 19.20 WIB, beberapa tamu mulai berdatangan. Mereka tak langsung masuk ke ruang pertemuan. Melainkan memilih ngobrol di pintu masuk. Terlihat sekitar 20 orang dari berbagai negara, asyik ngobrol, sembari menyeduh teh dan kopi hangat. Sesekali terlihat juga beberapa dari mereka mengambil sandwich. Beberapa lainnya, masih terus bercakap sesama mereka, akrab. Tamu terus berdatangan satu per satu.

Mereka adalah koresponden media asing yang bertugas di Jakarta. Malam itu, sekitar 40-an jurnalis asing dan utusan kedutaan besar berkumpul di Hotel Mandarin Oriental untuk memperingati 5 tahun kematian wartawan Belanda, Sander Thoenes di Timor Timur pasca-jajak pendapat yang dimenangkan kubu pro kemerdekaan.

Sebuah film dokumenter yang menelusuri kematian Thoenes, diputar. Film itu dibuat tahun 2002 lalu yang merupakan hasil reportase Stephani Vaessen, Kepala Biro Television The Netherlands di Jakarta.

Dalam film itu ditampilkan beberapa saksi mata yang melihat Sander Thoenes sebelum kematiannya. Beberapa saksi mata dengan jelas mengatakan, wartawan yang bekerja untuk Financial Times itu dibunuh oleh pasukan TNI Batalyon 745.

Namun ini dibantah oleh Jacob, sang Komandan Batalyon. “TNI tidak terlibat sama sekali,” bantah Jacob yang kini bertugas di Bali.

Sander Thoenes terbunuh di wilayah Becora, Dili pada 21 September 1999 lalu saat ia membonceng sebuah sepeda motor. Pengendara motor bersaksi bahwa tembakan terdengar setelah ia dan Thoenes melihat tentara dari Batalyon 745. Roda sepeda motor terkena dan Thoenes terjatuh.

Saksi lain mengatakan, para prajurit tersebut berdiri di atas tubuh Thoenes dan terdengar suara tembakan. Sementara motor yang dikendarai Thoenes dinaikkan ke atas truk dan dibawa pergi. Batalyon itu sedang ditarik menyusul kalahnya Indonesia dalam jajak pendapat. Menurut warga, di sepanjang jalan, serdadu yang frustasi itu menembaki apa saja secara membabi buta.

Semua serius menyimak pemutaran film itu. Apalagi pada bagian ketika perempuan Timor dalam bahasa Tetun merapati kematian suaminya yang ditembak pasukan pemerintah tanpa alasan yang jelas. Selain jurnalis asing, hadir pula beberapa perwakilan negara asing seperti dari Belanda, India dan Afrika Selatan.

Beberapa saat sebelum film diputar, seorang pria jangkung yang mengenakan jeans dan jaket kulit hitam bertuliskan RCTI News, langsung duduk di samping Dandhy Dwi Laksono, Pemimpin Redaksi acehkita. Pria itu adalah Fery Santoro, kamerawan RCTI yang ditahan Ishak Daud selama 325 hari di hutan Peureulak, Aceh Timur.

Di tangannya, tergenggam dua eksemplar majalah acehkita. Selama duduk, sambil berbincang-bincang dengan Dandhy, ia terus membolak-balik lembar demi lembar majalah yang khusus memberitakan konflik Aceh itu.

Matanya terhenti, pada halaman yang memuat foto Ishak Daud bersama istri dan kedua anaknya, hasil jepretan wartawati The Jakarta Post, Nani Afrida.

“Ini foto ketika dia membebaskan saya,” katanya.

Ia terus memandangi foto Ishak Daud yang menggendong anak lelakinya, Ambiya (3), dengan AK-47 di tangan kanannya. Sementara Cut Rostina, menggendong si bungsu di depan mobil ICRC (International Comission for Red Cross).

“Mana foto jenazah Ishak Daud?” dia menunjuk-nunjuk foto sang Panglima GAM itu, “saya lihat di situsnya ada. Tapi apa benar?”

“Ibunya sudah confirm,” kata Dandhy, menjelaskan.

Matanya kali ini tertuju pada dua bocah kecil yang ada di gendongan Ishak Daud dan Cut Rostina.

“Ini, si Ambiya, anaknya keras,” kata Fery. Terlihat kesedihan memancar dari raut wajahnya.

Pembicaraan terputus, setelah Shoep Kagda, salah seorang koordinator Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC) berbicara di mikrofon. “Maaf, acara terpaksa terlambat. Pak Bambang masih terjebak macet,” katanya menjelaskan.

Pak Bambang yang dimaksud adalah Bambang Harymurti. Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO ini menjadi salah satu pembicara bersama Fery Santoro dan Dandhy yang juga diundang dalam kapasitas sebagai mantan produser Liputan 6 SCTV.

Fery kembali membolak-balik lembar demi lembar majalah acehkita. Ketika dia melihat foto warga sipil yang tewas dalam konflik Aceh semasa darurat militer, dia menggeleng-geleng kepala.

Saat BHM datang, acarapun segera dimulai. Shoeb dan Stephanie menyatakan, saat ini banyak wartawan yang bertugas di Indonesia yang telah menjadi korban. Selain Sander Thoenes, juga ada Agus Mulyawan, wartawan Asia Press yang juga meninggal di Timor Timur. Lalu ada Ersa Siregar di Aceh dan Muhammad Fuad Syarifuddin atau yang lebih dikenal dengan Udin di Yogyakarta. Menurut Shoep, rangkaian kejadian ini adalah wujud dari pengekangan terhadap kemerdekaan pers.

***

BHM yang didaulat pertama untuk berbicara, menceritakan kondisi pers Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga kini. Dia menyebut beberapa contoh kasus yang menjadi momok menakutkan bagi kemerdekaan pers di Indonesia.

Pada masa Soekarno memimpin, kata BHM, Muchtar Lubis dan Indonesia Raya yang dipimpinnya merupakan salah satu pihak yang kritis terhadap berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah. Akhirnya, “Muchtar Lubis ditahan dan korannya dibreidel,” kata BHM.

Di masa pemerintahan Orde Baru, dia juga mengatakan kontrol penguasa terhadap pers semakin besar. Mulai Muchtar Lubis dan Indonesia Raya hingga ke kasus TEMPO, Trust, Rakyat Merdeka, Bernas, dan beberapa koran lokal di daerah seperti di Gorontalo dan Medan.

Monyet di Hutan “pro-GAM”
Fery Santoro yang berbicara pada sesi kedua, memaparkan pengalamannya ketika menjadi sandera GAM di bawah Ishak Daud. Beberapa kali nada bicaranya agak gemetaran, ketika menceritakan ulang peristiwa itu. “Lebih enak di penjara ketimbang menjadi sandera,” kata Fery sesaat sebelum tampil sebagai pembicara.

“Saya ditahan ketika baru saja pulang dari lokasi pengungsian di Desa Bayeun, Aceh Timur. Ketika menuju ke arah Lhokseumawe, saya dicegat beberapa orang bersenjata,” kata Fery memulai kisahnya.

Fery Santoro disandera bersama Sori Ersa Siregar (reporter senior RCTI), Soraya, Safrida (kakak beradik ini adalah istri perwira TNI), dan Rachmatsyah, sopir. Penahanan itu, kata pihak GAM ketika itu, dikarenakan ada anggota militer yang menyusup menjadi wartawan.

Selama dalam penahanan, mereka terus berpindah dari satu gunung ke gunung yang lain. Mereka pun, tidur dan makan seadanya. Menurutnya, pernah selama empat hari dia tidak makan apa pun untuk mengganjal perutnya. Hanya air yang mengisi kekosongan perut.

“Itu pun bukan air putih bening. Air berkeruh, kuning,” katanya.

Setiap dua minggu sekali, pasukan GAM yang menjadi pengawal Fery, Ersa dan tiga tahanan lainnya, dirotasi. Di situlah, rasa stress Fery kembali muncul. “Pengawal baru ini selalu interogasi dengan membentak-bentak,” katanya.

Pun begitu, katanya, dia dan Ersa diperlakukan sangat baik oleh Ishak Daud.

Malam itu Fery menceritakan pengalaman menarik yang membuatnya kadang tak percaya. Menurutnya, hewan-hewan yang ada di dalam hutan seperti berpihak ke GAM. Dia sering menjumpai monyet-monyet hutan yang bersuara gaduh ketika ada patroli TNI yang lewat. Seperti hendak memberi tanda.

“Tapi kalau yang lewat itu GAM, monyet-monyet itu diam saja,” kata Fery tersenyum yang disambut tawa hadirin.

Kejadian aneh lainnya yang dialami Fery adalah ketika ia tidur di kandang macan kumbang. Saat itu Fery tidak tahu bila tempat tersebut merupakan “ranjang” sang macan. Saat mata hampir terpejam, sang pemilik “ranjang” kembali, ingin beristirahat.

Namun sang macan menemukan Fery di dalam kandangnya. Tentu saja Fery takut bukan kepalang. “Tenang, Bang. Abang tidak akan diapa-apakan,” kata salah seorang anggota GAM yang mengawal Fery. Fery akhirnya beranjak tidur, kendati dia tidak tenang. Di dalam gelap, ia melihat sang macan kumbang akhirnya tidur hanya dalam jarak 10 meter dari tempatnya.

“Macan itu tidur sekitar 10 meter dari tempat saya. Saya tidak diapa-apakan,” kenangnya.

Selama menjadi sandera GAM, Fery mengaku selalu dihinggapi rasa takut. Apalagi jika pasukan GAM berpapasan dengan pasukan TNI. Satu ketika, sekitar pukul 02.00 dini hari, pasukan GAM dan TNI berada dalam radius yang sangat dekat. Jaraknya hanya 10 meter! Fery dan sandera lainnya dihinggapi ketakutan. Namun anehnya, kedua belah pihak ini tidak saling menyerang.

“Mereka saling menghindar,” tandasnya.

Di sana pun, ia belajar banyak. Misalnya saja, ketika terdengar suara letupan senjata. “Anggota GAM sangat peka dengan apa yang sedang terjadi. Misalnya, kalau ada suara tembakan, mereka tahu radiusnya berapa dan pakai senjata apa. Saya sempat diajari mereka untuk peka terhadap masalah ini,” dia memaparkan.

Pernahkah Fery sakit selama hidup di alam liar?

“Saya kena diare selama dua minggu. Tidak ada obat-obatan yang bisa saya konsumsi. Untuk mengobatinya, saya makan apa saja yang ada, supaya penyakit sembuh,” lanjutnya.

Pada 29 Desember 2003, Fery kehilangan Ersa Siregar yang tewas akibat peluru aparat TNI. Saat itu, kata Fery, mereka sedang beristirahat di sebuah gubuk. Hanya ada tujuh anggota GAM dengan empat pucuk senjata yang mengawal mereka. Tidak ada tanda-tanda akan ada pasukan TNI yang akan mengendus keberadaan mereka.

Lima anggota GAM akhirnya keluar gubuk, entah ke mana. Senjata mereka tinggal di rumah panggung yang mereka tempati. Hanya Fery, Ersa dan dua anggota GAM yang tertinggal. Dua orang ini bahkan tengah memasak. Mereka santai. Rumah panggung itu, terletak di ketinggian. Sedangkan posisi TNI, berada agak di bawah. Selebihnya, rumah itu dikepung rawa-rawa liar.

Tak berapa lama, suara tembakan terdengar. Ternyata datangnya dari pasukan TNI yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Semua panik. Satu anggota GAM yang sedang memasak, tewas seketika. Fery dan Ersa meloncat ke samping.

“Saya lompat ke arah kiri dan Bang Ersa ke arah kanan,” ujar Fery, “kita berusaha menyelamatkan diri masing-masing.”

Ketika sudah terpisah itu, ia tidak tahu apakah Ersa tertembak atau tidak. Fery tidak berani beranjak ke arah lompatan Ersa. Tembakan begitu beruntun.

“Kalau saya kembali, saya pasti tertembak. Ketika saya angkat (pindahkan) kaki saya, langsung peluru menyambar tempat kaki saya sebelumnya berpijak,” ujarnya.

Juga, ketika ia menghindar sejauh 10 meter dari lokasi pertama dia melompat, maka, “Ketika saya bangun, peluru melesat di atas kepala saya. Saya langsung tiarap,” katanya lagi.

Ia lalu memutuskan untuk melompat ke rawa-rawa. Akhirnya, bersama seorang anggota GAM yang selamat, ia merangkak menyusuri rawa-rawa, menyelamatkan diri. Menurut Fery, badannya berdarah akibat duri selama mengarungi rawa-rawa itu.

“Kalau saya datang ke TNI, mereka pasti tidak mengenal saya. Karena wajah dan badan saya penuh lumpur,” katanya.

Fery belum mengetahui jika Ersa terkena tembakan aparat TNI. Baru keesokan harinya, dia diberitahu Panglima Operasi GAM wilayah Peureulak Ishak Daud. “Saya sangat shock dan stres. Saya sempat pingsan beberapa hari,” katanya.

***

Ternyata tak semua koresponden asing mengetahui kondisi riil peperangan di Aceh. Hal ini terlihat ketika Dandhy tampil sebagai pembicara. Dandhy mengatakan, perang Aceh tidak mendapat tempat yang memadai dalam setiap pemberitaan media nasional. Dia membantah Corporate Secretary RCTI, Yanto Soegiarto yang di forum itu menyatakan pemberitaan Aceh tak dapat mendongkrak rating, sehingga tak banyak media yang mau memberitakan.

“Tayangan Debat Minggu Ini tentang Aceh ratingnya bisa 2,9 asal gambarnya bagus, ada kesaksian, ada rekonstruksi, dan tidak hanya pernyataan militer. Bahkan, program tentang Aceh saat itu hanya kalah oleh Inul yang ratingnya 5,” kata Dandhy.

Puluhan koresponden asing tertawa.

Dandhy lalu diminta menceritakan perkembangan kasus sengketanya melawan SCTV yang saat ini tengah memasuki babakan baru di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Didampingi LBH Pers dan AJI, kontributor Radio ABC Australia ini memperkarakan putusan tak adil pihak Depnaker/P4P.

Foto-foto hasil jepretan para fotografer dan koresponden acehkita kemudian dipaparkannya dalam slide show. Beberapa koresponden asing terdengar memekik pendek saat melihat foto-foto tentang warga sipil yang terkena tembakan. Sebelah kepalanya hilang, remuk dengan otak yang terburai.

“Kalau Anda pernah meliput perang, ini adalah jenis luka yang diakibatkan oleh tembakan jarak dekat. Sangat dekat. Yang terjadi bukan hanya berlubang, tapi pecah!” katanya dalam bahasa Inggris yang tak sefasih BHM.

Mira Woldberg dari Kedutaan Besar Belanda yang duduk tak jauh dari saya, tak kuasa memandang. Ia memilih untuk melemparkan pandangan ke sudut ruangan lainnya. Seorang koresponden asing lainnya, juga bersikap sama. Fery Santoro yang duduk di samping saya, menggeleng-gelengkan kepala. BHM juga terlihat memicingkan mata, dahinya berkerut.

Di akhir acara, sesi tanya jawab beralih menjadi ajang perdebatan. Yanto Soegiarto dari RCTI mengatakan, pihaknya masih terus memberitakan konflik di Aceh. Namun karena alasan rating, RCTI akhirnya tidak terlalu intens lagi memberitakan konflik Aceh. Selani itu, menurutnya, biaya liputan di daerah konflik juga tinggi.

BHM mendukung Yanto. “Untuk mengirim seorang wartawan ke lokasi memerlukan waktu dua hari dan biaya yang besar,” kata BHM yang baru saja divonis satu tahun penjara karena pemberitaan TEMPO tentang Tomy Winata.

“Buktinya, kita juga memberitakan anak umur 14 tahun yang ditembak TNI Yonif 320 hanya karena pakai celana loreng,” tandasnya. (Siapa Berbohong di Maheng? [1] & Siapa Berbohong di Maheng? [2])

Fery Santoro memilih tak ikut berdebat. Kepada Dandhy dan BHM, Fery berjanji akan menerbitkan bukunya dalam waktu dekat. “Gak gampang nulis buku. 11 bulan itu banyak sekali yang harus saya ingat lagi dan tuliskan,” ujarnya.

Acara usai jam hampir jam 24.00 WIB. Tak terasa, para wartawan asing dan lokal itu telah berbagi pengalaman meliput. Mereka pernah keluar masuk Timor Timur di masanya. Satu kesimpulan yang tak terucapkan adalah, bahwa di mata wartawan yang hadir malam itu, Aceh adalah Timor Timur jilid II.

Read more »

LAPORAN INVESTIGASI AJIIntimidasi TNI, Polri dan GAM terhadap Pemilih Pemilu 5 April 2004 di Kabupaten Bireuen

Pengantar Redaksi:
Benarkah pemilihan umum (Pemilu) 5 April untuk memilih anggota legislatif berlangsung bebas dan aman di Aceh? Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu mengklaim 94% rakyat Aceh mengikuti pemilu. Sehingga pemilu yang berlangsung di bawah status Darurat Militer itu dikatakan berhasil sekaligus membantah tudingan berbagai pihak sebelumnya.

Lalu benarkah, tingkat partisipasi yang tinggi itu berarti rakyat tidak mendapat ancaman dari pihak-pihak yang bertikai di Aceh untuk menggagalkan atau mengikuti Pemilu?

Berikut ini laporan hasil investigasi yang didanai oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui program beasiswa Investigasi Kecurangan Pemilu 2004 se-Indonesia yang diikuti oleh 14 finalis. Laporan ini terdiri dari lima bagian yaitu Teror Senjata di Hari Pemilu, Surat Intimidasi GAM yang Misterius, Pemaksaan dan Pemukulan di Hari Pemilu, Jalan Panjang Menuju Pemilu dan Rayonisasi atau Mobilisasi Massa?

Tulisan ini sudah dimuat di acehkita.com edisi 4 Agustus 2004. Laporan sebanyak 5 Bagian ini berjudul asli: “Intimidasi TNI, Polri dan GAM terhadap Pemilih Pemilu 5 April 2004 di Kabupaten Bireuen”.

Alasan Bireuen dipilih sebagai lokasi investigasi karena dianggap sebagai representasi dari wilayah Aceh, yang tingkat esklasi konfliknya masih sangat tinggi. Juga, tempat di mana konsentrasi pasukan GAM, TNI dan Polri di wilayah ini tergolong besar, setelah Aceh Utara.

Laporan ini dikemas dalam lima bagian:

Bagian I: Teror Senjata di Hari Pemilu
Bagian II: Surat Intimidasi GAM yang Misterius
Bagian III: Pemaksaan dan Pemukulan di Hari Pemilu
Bagian IV: Jalan Panjang Menuju Pemilu
Bagian V: Rayonisasi atau Mobilisasi Massa

Laporan ini diselesaikan secara tim oleh Murizal Hamzah (harian sore Sinar Harapan), Fakhrurradzie (Suara Merdeka CyberNews), dan Adi Warsidi (Tabloid LACAK). Wartawan senior Farid Gaban, menjadi mentor untuk penulisan yang digarap pada masa Darurat Militer ini.
Selamat membaca...

Read more »

Bagian 5Rayonisasi atau Mobilisasi Massa?

5 April 2004, pagi. Ribuan warga Desa Lamreung, Meunasah Papeun, Meunasah Lueng Ie, Rumpet dan Lamgeuleumpang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Lamreung. Di lapangan desa yang berbatasan dengan Kampus Darussalam, Banda Aceh ini, memang menjadi tempat tujuan ribuan warga yang hendak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif di daerah yang saat itu masih berada dalam status darurat militer. Di lapangan Desa Lamreung, disediakan 15 TPS untuk melayani kebutuhan masyarakat lima desa. Penggabungan ini, menurut seorang anggota Panwaslu Aceh Besar, karena alasan keamanan. Di Kecamatan Ingin Jaya saja, katanya, terdapat dua rayon yang menggabungkan beberapa desa. "Ini hanya faktor keamanan," katanya.

Bukan hanya di Aceh Besar saja yang terjadi rayonisasi. Di kabupaten/kota lainnya di Aceh yang dianggap rawan gangguan keamanan, juga dilakukan rayonisasi. Di Kabupaten Bireuen terdapat 158 rayon. Padahal, kecamatan di Bireuen, hanya 10 kecamatan dengan 514 desa. Sementara TPS yang tersebar di kabupaten yang sangat tinggi eskalasi konflik ini, sebanyak 945 TPS.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari warga Di Bireuen, ada pemilih yang harus berjalan kaki tiga kilometer untuk memberikan hak suaranya. Di lain kali, ada masyarakat pemilih yang diangkut dengan truk-truk untuk menghadiri TPS. Bisa dikatakan ini adalah upaya memobilisasi masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu memilih legislatif 2004. Apakah ini akan terulang lagi pada Pemilu memilih Presiden dan Wakil Presiden 5 Juli 2004?

Rayonisasi TPS-TPS diberlakukan hanya di daerah-daerah yang dianggap rawan dari gangguan keamanan. Artinya, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) sang pemilik ide rayonisasi, mengatakan rayon ini hanya dibuat di daerah yang masih abu-abu dan hitam.

'Rayonisasi artinya kalau di desa yang rawan itu tidak bisa dilaksanakan pemilu, maka bisa kita pindahkan ke desa lainnya yang terdekat dan sedikit aman,' ujar Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh di Banda Aceh pada 3 April 2004.

Namun, menurutnya, berdasarkan keterangan dari Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Aceh, pemilu tetap bisa dilangsungkan di daerah rawan tersebut, karena sudah mendapat jaminan keamanan. Untuk memastikannya, Puteh akan membicarakan masalah tersebut dengan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Nanggroe Aceh Darussalam, tidak begitu mempersoalkan adanya tidaknya rayonisasi dalam pelaksanaan pemilu lalu. Menurut Hasbullah Tjoetgam, Ketua KPU Aceh, dalam sebuah kesempatan mengatakan, rayonisasi bukan urusan KPU, melainkan urusan aparat keamanan. "Rayonisasi sudah ditetapkan di daerah-daerah yang rawan," katanya.

Bagi pihaknya, "Kita tidak membuat desa mana yang katagori hitam dan putih. Itu bukan urusan kita. Itu hanya istilah untuk (aparat) keamanan. Bagi KPU sama saja," kata Hasbullah.

Pada saat pemilihan presiden pun, rayonisasi masih berlaku. Di Kecamatan Krueng Barona Jaya ini, rayonisasi juga masih berlangsung. Kalau dalam Pemilu legislatif lokasinya di lapangan Desa Lamreung, kini dipindahkan ke kompleks Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak T Nyak Arief, Desa Lamreung. Begitu halnya di beberapa tempat. Sebut saja misalnya di Kabupaten Aceh Timur. Bahkan di kabupaten yang intensitas konfliknya masih membara ini, masyarakat Seuneubok Aceh Kecamatan Idi Cut Kabupaten Aceh Timur harus menempuh perjalanan untuk melakukan pencoblosan sepanjang tak kurang darit tujuh kilometer. Ada juga, mereka yang dimobilisasi untuk datang ke TPS-TPS.

Lalu, adakah rayonisasi ini berbuah tekanan?

Tidak mudah untuk menjawab asumsi ini. Namun, yang jelas, menurut Lucky Djani, sebagaimana ditulisnya dengan baik dalam Modul Pemantau Dana Kampanye, dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka.
Berdasarkan pantauan di hari pemilihan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang termasuk dalam rayonisasi, kerahasiaan pilihannya tidak terjamin. Hal ini seperti terlihat di TPS yang ada di lapangan Lamreung. Di 15 TPS yang ada, terlihat bilik suara yang tidak ada tirai yang menutupi bilik suara untuk menjamin kerahasiaan. Padahal, pencoblosan yang rahasia adalah tujuan dari proses pelaksanaan pemilu. Masih menurut Lucky Djani, apa pun pilihan politik yang diambil oleh pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak mana pun bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasian sebagai sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

Read more »

Bagian 4Jalan Panjang Menuju Pemilu

CENTER for Electoral Reform (CETRO) pada Desember 2003 menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2004 di Aceh dalam status Darurat Militer (DM) adalah cacat hukum. Bukan hanya CETRO saja yang mengeluarkan pendapat pesimistis Pemilu di bawah status DM bisa berjalan dengan asas langsung, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil).

Indra Jaya Piliang, peneliti Center for Stategic and International Studies (CSIS) juga melontarkan pernyataan senada dengan CETRO. Menurut Indra Piliang, Pemilu di Aceh secara legal formal lemah.

Argumentasi yang dilontarkan CETRO berpijak pada landasan hukum pelaksanaan Pemilu dan pemberlakuan status keadaan bahaya. Menurut Smita Notosusanto, Direktur Eksekutif CETRO di Jakarta kepada penulis melalui email pada Mei 2004, banyak anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu yang tidak memahami Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan DM di Aceh. Smita ingin mengatakan dua lembaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan Pemilu, kurang menyadari adanya pembatasan hak-hak sipil akibat penerapan DM.

Smita memaparkan terjadi dualisme hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh. Satu sisi, merujuk pada UU No. 12 Tahun 2003, penyelenggaran Pemilu adalah hak sepenuhnya KPU. Sementara dalam Keppes No. 28 Tahun 2003 disebutkan segala pelaksanaan kegiatan ada pada otoritasi Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). “Dualisme penerapan dua undang-undang yang saling bertentangan secara prinsip ini tidak akan kondusif terhadap penyelenggaraan Pemilu," tegasnya.

Senada dengan Smita, Indra J Piliang melihat pelaksanaan Pemilu legislatif di daerah yang berstatus DM (kemudian status ini berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2004 tentang penurunan keadaan bahaya dari tingkat DM menjadi Darurat Sipil (DS) pada 19 Mei 2004. Walaupun demikian, peraturan DM masih berlaku hingga enam bulan ke depan–red) mempunyai paradoksi undang-undang yang sangat kentara.

Pertentangan ini, ungkap Piliang, terjadi pada berlakunya dua undang-undang yang satu sama lain saling bertentangan. "Dari sisi undang-undang saja, itu kita tidak bisa mengsinkronisasikan antara UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 tentang pernyataan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut UU No.12 Tahun 2003, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilu adalah pengambil keputusan tertinggi atas persoalan-persoalan yang menyangkut tahapan-tahapan kampanye, menyangkut masalah pelanggaran pemilu dan lain-lain di seluruh daerah di Indonesia,” kata Piliang seperti dikutip Radio Nederland Siaran Indonesia, edisi 5 November 2003.

Apa yang dikhawatirkan Smita, Piliang dan aktivis pro-demokrasi lainnya wajar adanya. Dalam pelaksanaan Pemilu legislatif 2004, antara KPU, Pemda Aceh dan PDMD Aceh tergambar kurang koordinasi.

Baiklah, sejenak kita ulang kaji kontroversial pelaksanaan Pemilu di propinsi paling ujung barat dari Pulau Sumatera ini. Simak saja penuturan Hasbullah Tjutgam, Ketua KPU Aceh ini mengaku tidak diundang dalam rapat evaluasi akhir pelaksanaan Pemilu di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Iskandar Muda pada Kamis, 1 April 2004. Rapat di Makodam Iskandar Muda itu selain dihadiri unsur Muspida Aceh, juga dihadiri Menteri Dalam Negeri yang juga Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno, Kepala Kejaksaan Agung MA Rahman, Kapolri Da’i Bachtiar. “Kami tidak disampaikan undangan untuk bertemu Menkopolkam. Kami hanya dapat undangan untuk bertemu para wartawan dari Jakarta di Aula Dinas Infokom. Itu pun tidak jadi,” kata Hasballah Tjutgam.

Padahal dalam rapat evaluasi itu, Menko Polkam mengeluarkan pernyataan keras mengenai 25 desa yang diperkirakan tidak bisa mengikuti prosesi pesta demokrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Pusat. Menurut Sabarno, berdasarkan laporan sampai April 2004 masih ada 25 desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam – Aceh memiliki 5.947 desa 228 kecamatan dan 21 kabupaten/kota - yang belum bisa digelar Pemilu pada 5 April 2004. Menurut Sabarno karena masih ada gangguan keamanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Ada beberapa desa yang memang tidak memungkinkan diadakannya Pemilu (5 April 2004–red). Sehingga nanti mungkin akan diadakan pemilihan di TPS-TPS terdekat,” kata Sabarno di Banda Aceh.

Desa-desa yang tidak bisa diadakan Pemilu serentak itu tersebar di empat kabupaten, yaitu di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, dan Aceh Timur. Sabarno tidak merincikan desa mana saja yang ada gangguan Pemilu. Gubernur Aceh Puteh menandaskan desa yang masih rawan gangguan GAM 52 desa. “Bukan 25 desa, tapi 52 desa yang rawan diadakan Pemilu pada 5 April nanti. Terbanyak di Pidie,” kata Puteh.

Walaupun demikian, kata Puteh tidak ada kendala yang berarti dalam perhelatan Pemilu di Aceh. “Menurut PDMD tidak ada masalah, karena dibuat rayonisasi. Artinya kalau tidak bisa di desa sendiri, maka bisa di desa lainnya,” lanjut Puteh.

Atas pernyataan Hari Sabarno dan Abdullah Puteh ini, Hasbullah menyangkalnya. Menurut data dari KPU Kabupaten/Kota, sampai menjelang Pemilu, semua desa bisa melaksanakan Pemilu tanpa ada kendala. “Kami masih optimis kok, pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai jadwal. Dari segi logistik, kita sudah siap. Tinggal tergantung situasi keamanan di lapangan,” lanjutnya.

Hasbullah mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan sama sekali dari daerah tentang adanya desa yang tidak bisa ikut pemilu. “Itu mungkin data awal, yang dulunya mungkin ada 52 desa, sekarang tinggal 25 desa. Tapi, saya tidak tahu,” ujar Hasballah. Dia mengatakan di 25 desa itu, KPU juga akan mengadakan pemilu. “25 desa itu tetap ikut Pemilu. Mana yang terancam, saya tidak tahu,” kata dia.

Hasbullah menerangkan, KPU tidak mengenal daerah hitam, abu-abu atau putih. “Kita tidak membuat katagori desa hitam, abu-abu atau putih. Itu bukan urusan kita. Itu kan hanya istilah untuk keamanan. Bagi KPU, itu sama saja,” kata Hasballah.

Sampai di sini, semakin jelas bahwa telah terjadi dualisme pandangan dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif di Aceh.

Puteh menyebutkan, partisipasi masyarakat di Aceh dalam menyukseskan Pemilu 2004 menjadi barometer kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, dalam pertemuan dengan bupati se Aceh pada 10 Januari 2004 di Banda Aceh, Puteh pinta semua komponen eksekutif di setiap jenjang dan lini, mendukung terlaksananya Pemilu di Provinsi NAD mengingat suara sebagai pemilih ikut menentukan perjalanan bangsa ini. Puteh dan jajarannya, jauh-jauh hari sudah menyatakan rasa optimismenya Pemilu legislatif bisa berjalan tanpa kendala walau Aceh dalam paying DM yang ditentang oleh kalangan aktivis pro demokrasi. "Saya optimistis Pemilu 2004 di Aceh, berjalan lancar karena selama sebulan pelaksanaan operasi terpadu telah terlihat hasilnya, dimana masyarakat sudah mulai berani," katanya.

Sementara itu, PDMD Aceh mengatakan tidak melakukan intervensi terhadap proses Pemilu. Intervensi yang dimaksud adalah untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu. "Yang diragukan PDMD dengan segala kewenangannya akan melakukan intervensi dan sebagainya untuk menggolkan salah satu partai atau menekan salah satu partai. Itu tidak akan pernah terjadi," tegas Endang ketika menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama peserta Pemilu 2004, Rabu, 18 Februari 2004 di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Endang ingin mengatakan bahwa TNI berusaha keras untuk bersikap netral.

Untuk menyukseskan Pemilu, PDMD mengerahkan 8.450 anggota Polri, sekitar 13.000 pasukan TNI dan sekitar 60.000 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk mengamankan 11.045 TPS. Malah Pangdam menduga, tidak suksesnya Pemilu bukan disebabkan karena adanya gangguan keamanan dari kelompok GAM. Tapi, karena banyak pemilih yang tidak mengerti tata cara pencoblosan. "Sudah capek-capek kita amankan, ternyata hasil Pemilu ditandai banyaknya suara yang rusak. Ini yang kita ragukan," katanya.

***

Secara umum, pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan tanpa kendala berarti. Memang, ada beberapa insiden yang mewarnai jalan panjang pemilu legislatif yang mengantarkan Partai Golongan Karya sebagai pemenang. Selain beberapa insiden yang telah disebutkan di muka, insiden bersenjata lainnya yang terjadi pada hari pemilihan juga terjadi di Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Di desa ini sekitar 70 warga, gagal memberikan hak suaranya karena kontak senjata antara TNI dengan GAM di desanya. “Mereka tidak bisa memberikan suaranya pada hari pemungutan suara karena kontak senjata,” kata Zuhri Hasibuan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Aceh. Ini bukan pelanggaran Pemilu tambah Zuhri tenang.

Di Desa Blang Rheum, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Abu Bakar (30), warga sipil, mengalami luka tembak peluru nyasar ketika aparat TNI yang berposko di desa itu membalas serangan yang diduga dilakukan GAM.

Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh menyatakan, GAM –yang oleh pemerintah acapkali disebut-sebut berusaha menggagalkan pemilu, juga mengancam warga yang mengikuti pemilu. Menurut TAF Haikal, Direktur Eksekutif Forum LSM, ancaman yang ditebar GAM terhadap warga masyarakat lima desa di Kabupaten Aceh Jaya adalah denda uang tunai Rp 1 juta per orang. "Warga mendapat ancaman dari GAM, jika ikut mencoblos, maka akan didenda Rp 1 juta per orang," jelas Haikal kepada penulis, Sabtu, 3 April 2004. "Warga yang tidak mau ikut lari dengan GAM didenda Rp 1 juta per orang. Warga yang mencoblos dan tidak ikut lari bersama GAM didenda Rp 2 juta per orang," ungkap Haikal.

Lalu bagaimana GAM mengetahui warga yang ikut Pemilu? Ada bekas tinta pada jari. "Jika ada bekas tinta di jari, itu tanda mencoblos, maka jari tangan dipotong," jelasnya.

Laporan yang diterima Forum LSM Aceh itu masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa Sarah Jaya, Alue Jang, Ceuracee, Alue Punti dan Bintah berdasarkan warganya.

Ancaman melalui selembar halaman yang disebarluaskan oleh GAM dalam kenyataan tidak terbukti. Hingga Pemilu 5 April 2004, tidak ada jari pemilih yang dipotong. Justru, pemilih di seluruh Aceh mengikuti Pemilu mencapai 100 persen. Seorang anggota TNI di Keude Geurebak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur- daerah basis GAM dan bertetangga dengan lokasi pembebasan kameraman RCTI Ferry Santoro – kepada penulis pada 18 Mei 2004 menyatakan sekitar 3.000 pemilih semua hadir ke TPS. “Ada warga yang memilih Partai Mardeka. Yang menang Partai Bintang Reformasi karena ada caleg dari daerah ini,” ungkap seorang anggota Koramil kepada penulis yang tidak mau namanya ditulis.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemilih di Aceh mendapat ancaman secara langsung bahkan fisik dari pihak-pihak yang bertikai di Serambi Mekkah. Ada ancaman non fisik lain yang lebih bersifat psikologis. Kisah Syamsuar (21) –nama samaran-- warga Kecamatan Sawang Aceh Utara yang juga dikatagorikan kecamatan hitam sehingga camat dijabat oleh TNI, kepada penulis pada 5 April 2004 dia mengakui memilih karena tidak mau mengambil risiko.

Pasalnya, di desanya banyak anggota TNI. Pemuda lajang itu membenarkan, dirinya dan penduduk sama sekali tidak mendapat ancaman untuk mengikuti Pemilu. Namun warga sudah mafhum, tanpa ada perintah atau ancaman pun warga sudah mengerti. “Tidak ikut Pemilu dianggap GAM. Hanya GAM yang tidak ikut Pemilu,” sebutnya meniru ucapan petinggi TNI di Aceh.
Last but not least, secara kasat mata, Pemilu 5April 2004 sudah berlalu. Ada warga yang memilih pada Pemilu yakni memilih keselamatan hidup. Ketakutan merasuk jiwa bila memilih berdiam di bilik kamar rumah pada hari pencoblosan dari TNI atau Polri hingga memilih pada bilik suara pada 5 April 2004 dari GAM.

Read more »