GAM Minta RI Perjelas Komitmen Soal Partai Lokal

Reporter: Fakhrurradzie - Jakarta

Aceh Interaktif - Jakarta. Gerakan Aceh Merdeka meminta Pemerintah Indonesia memperjelas komitmen mereka soal partai politik lokal, yang dituntut dalam perundingan Helsinki yang akan berakhir 17 Juli nanti.

“GAM menemukan bahwa ada pernyataan delegasi Indonesia untuk membentuk partai politik di Aceh, tapi menjadi berbeda saat pemaparan proposal tertulis,” kata Juru Bicara GAM Bakhtiar Abdullah dalam siaran pers yang diterima Aceh Interaktif, Jum’at (15/7) malam. “Waktu main-main sudah usai. Apakah mereka mendukung demokrasi dan menginginkan perdamaian atau tidak. Mereka tidak berada di tengah-tengah perdamaian dan demokrasi.”

Juru Bicara GAM di pengasingan itu mengakui bahwa delegasi Indonesia telah mulai membicarakan proses politik yang terbuka di Aceh. Namun, kata Bakhtiar, mereka masih belum jelas mengenai pembentukan partai lokal, sebagaimana tuntutan GAM.

“Tapi saat mencapai pada masalah partai politik lokal, mereka masih saja mengatakan bahwa mereka akan mencari kemungkinan,” kata dia.

Karenanya, dia meminta Indonesia bersikap jujur dalam masalah ini. “Jika pemerintah Indonesia jujurr, mesti jelas dan bahasa yang pasti. Jika tidak, GAM tidak bisa mempercayai bahwa proposal yang diajukan Indonesia jujur. Dan itu harus ditolak,” tegasnya. “Semua proses perdamaian tergantung pada poin ini (partai lokal).”

Bakhtiar melanjutkan, setelah lima bulan berunding, hampir mencapai proses penandatanganan perjanjian. “Kami sekarang hampir pada poin di mana kami bisa menandatangani perjanjian untuk mengakhiri konflik,” sebut Bakhtiar. Jika ini bisa dilakukan, sebut dia, maka proses rekonstruksi Aceh pascatsunami akan berjalan lancar. “Juga untuk memfasilitasi pembangunan negeri kami di masa depan,” kata Bakhtiar.

Kecewa
Sebelumnya, Bakhtiar menyatakan kekecewaan GAM terhadap pernyataan yang dikeluarkan Hamid Awaluddin, ketua delegasi Indonesia. Menurutnya, dalam sebuah konferensi pers, Hamid mengatakan, tawaran untuk membentuk partai lokal terpulang kepada Pemerintah Indonesia untuk membicarakan dengan partai-partai di Jakarta, mengenai rencana membentuk sebuah struktur nasional buat GAM berkiprah dalam sebuah partai nasional.

“Jawaban terhadap masalah partai politik untuk Aceh, bukanlah urusan Pemerintah Indonesia untuk menawarkan suatu janji yang menggiurkan bagi GAM dengan mengenyampingkan peluang munculnya partai-partai lain,” ujarnya. “Perundingan damai ini bukanlah untuk menjamin GAM mendapatkan kekuasan di Aceh, melainkan tentang pengenalan demokrasi yang sesungguhnya kepada Aceh.”

Gerakan yang sudah tigapuluh tahun berusaha memisahkan Aceh dari Indonesia ini, juga menolak tawaran Indonesia bahwa anggota GAM akan diakomodir hak politiknya dalam partai-partai nasional. “Itu paling banter bersifat sementara,” ujar Bakhtiar. “GAM tidak akan mundur dari tekadnya untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi seutuhnya bagi kehadiran dan kesertaan perwakilan yang tak terhalangi, termasuk pembentukan partau politik lokal.”

Deadlock
Sementara itu, kantor berita The Associated Press memberitakan perundingan pada Jum’at sempat deadlock. Pasalnya, GAM menolak tawaran Pemerintah Indonesia yang memberikan batasan pada keikutsertaan mereka dalam pemilihan di tingkat provinsi.

“Kalau GAM setuju pada pengaturan ini, itu artinya GAM menerima pemberian hak-hak istimewa yang takkan terwujud pada sektor perpolitikan masyarakat Aceh. Karena itu, GAM menolak rancangan ini,” tegasnya.

Sumber acehkita di Helsinki juga menyatakan sempat terjadi deadlock, karena GAM menolak proposal Indonesia tentang partai politik lokal. “RI minta waktu untuk membahasnya,” kata sumber yang dihubungi situs ini. Namun, perundingan kemudian dilanjutkan kembali. [aceh interaktif]

Posted in: News