GAM Tetap Menolak Otonomi Khusus

Laporan: Fakhrurradzie MG - Jakarta

Aceh Interaktif - Jakarta. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini sedang menyusun materi sebagai persetujuan akhir untuk mengakhiri konflik bersenjata di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam perundingan ini, GAM menyatakan tetap menuntut pemerintahan sendiri dan menolak otonomi khusus.

Jurubicara GAM di Swedia, Bakhtiar Abdullah, mengatakan GAM menyetujui konsep pemerintahan sendiri dalam kerangka Republik Indonesia. “Ini dikategorikan menolak status otonomi khusus, yang telah melahirkan pertumpahan darah, korupsi, dan penolakan terhadap hak dasar rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri,” kata Bakhtiar Abdullah dalam rilis yang diterima Aceh Interaktif. “GAM mengklarifikasi ketidakakuratan laporan bahwa telah menerima otonomi khusus.”

Berbicara di Konigstedt, dekat Helsinki, Bakhtiar Abdullah mengatakan, GAM telah berkompromi dengan tidak mengajukan opsi merdeka dalam perundingan Helsinki ini. Kendati demikian, kata Bakhtiar, tidak berarti GAM telah menerima status quo yang dinamakan dengan otonomi khusus. “Karena itu, kenapa kami menawarkan titik kompromi dengan tuntutan pemerintahan sendiri sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik Aceh,” kata Bakhtiar.

GAM, kata Bakhtiar, telah melakukan kompromi yang besar dalam perundingan untuk mewujudkan damai di Aceh. Karena itu, tambah Bakhtiar, GAM ingin melihat langkah kompromi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik Aceh secara menyeluruh pascatsunami. Bakhtiar meminta pemerintah Indonesia untuk menunjukkan hasrat untuk menciptakan damai dengan menerima pemerintahan sendiri dan partai lokal.

“Apa yang kami ajukan tidak lebih dari hak dasar demokrasi. Di bawah prinsip-prinsip yang dinikmati rakyat di negara demokratis di seluruh dunia. Tidak ada pembatasan tentang siapa yang berhak untuk membuat partai politik, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan berapa orang yang menjadi anggota, untuk mendirikan partai,” katanya.

Bakhtiar Abdullah mengatakan, GAM meminta pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses reformasi politik dan juga menyadari demokrasi yang benar untuk mengakhiri konflik Aceh. “Dan untuk melanjutkan proses rekonstruksi terhadap Aceh,” lanjutnya. [aceh interaktif]

Posted in: News